Pati – Kilasfakta.com, Pemerintahan Desa Ngablak Kecamatan Cluwak bersama Pemerintahan Kecamatan Cluwak program keluarga harapan (PKH) sudah melaksanakan labelisasi setiap rumah penerima bantuan atau keluarga penerima manfaat (KPM) PKH dan bantuan lainnya. Namun, karena keterbatasan waktu dilakukan secara bergulir atau bertahap.Selasa, (05/05)

Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi salah sasaran juga sebagai efek jera bagi KPM yang secara ekonomi sudah mampu namun masih berebut bantuan.

Desa Ngablak Jadwal Hari pertama dimulai Hari Selasa, 5 Mei 2020 sebanyak 64 KPM
Hari Rabu, 6 Mei 2020 sebanyak 160 KPM
Hari Jum,at, 8 Mei 2020 sebanyak 80 KPM
Hari Senin, 11 Mei 2020 sebanyak 160 KPM
Hari Selasa, 12 Mei 2020 sebanyak 160 KPM
Hati Rabu, 13 Mei 2020 sebanyak 109 KPM

Dalam kegiatan Labelisasi melibatkan unsur Prokopimcam Cluwak, Bidan Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa, Kepala Desa,Perangkat Desa, BPD, Karang Taruna

Salah satu Perwakilan Karang taruna Desa Ngablak Ari Dwi Saraswati juga team 7 memberikan keterangan ke media, “labelisasi rumah KPM sangat urgen seiring akan digulirkannya beragam program bantuan bagi masyarakat terdampak Covid-19 seperti bantuan dari presiden, Kementerian Sosial (Kemensos), bantuan provinsi, bantuan kabupaten dan bantuan langsung tunai (BLT) dari dana desa (DD),” ucapnya.

Berdasar pengakuan dari Forkopimcam Cluwak, labelisasi itu sangat efektif untuk memberikan kesadaran terutama penerima PKH yang tidak berhak dengan kesadaran sendiri mengundurkan diri sebagai penerima PKH.

Camat Cluwak Lucky P. Narimo, SSTP, MM mengatakan, labelisasi di wilayahnya merupakan tindak lanjut instruksi Bupati Pati pada saat Rakor dan Evaluasi Penanganan Covid-19, melalui daring (video conference) dan pesan whatsapp di grup, beberapa waktu lalu.

“Sebagai tindak lanjut instruksi pak bupati yang disampaikan pada saat rapat daring dan pesan whatsapp di grup, beberapa waktu lalu”, tutur Lucky

Ia berharap, BLT dari Dana Desa dan bansos dalam bentuk lainnya yang digelontorkan pemerintah, dapat tepat sasaran, dalam rangka menghadapi dampak Covid-19.

Labelisasi, menurutnya, untuk mempertegas KPM yang benar – benar berhak menerima bantuan sosial PKH dan BPNT dan menghindari tumpang tindih dengan program bansos lainnya, baik dari provinsi, kabupaten maupun BLT Dana Desa.

Ia berharap, BLT dari Dana Desa dan bansos dalam bentuk lainnya yang digelontorkan pemerintah, dapat tepat sasaran, dalam rangka menghadapi dampak Covid-19.

Pemerintahan Desa tidak boleh diskriminatif dan menjaga hak azasi meski mereka kondisinya miskin. Intinya, labelisasi sebagai efek jera bagi orang yang kondisinya sudah mampu namun masih berebut bantuan. Dengan labelisasi itu tidak sedikit KPM yang mengundurkan diri dan selanjutnya digantikan dengan orang yang berhak dan pantas menerimanya.

Diluar labelisasi, Prokopimcam dan Pemerintahan Desa Ngablak akan melakukan upaya pemetaan untuk mencari warga/KPM yang menurut warga lainnya banyak penerima PKH merupakan warga mampu.

(Red/Hw)

Terima kasih atas tanggapannya

%d blogger menyukai ini: