PATI – Kilasfakta.com, – Pemerintah terus mendorong penguatan ekonomi pedesaan melalui peluncuran Program Koperasi Masyarakat Desa (KMD). Program ini bertujuan untuk membangkitkan potensi ekonomi lokal dan memperkuat kemandirian masyarakat desa melalui wadah koperasi. Di Kabupaten Pati, semua desa sudah membentuk kepengurusan koperasi desa yang digadang dapat menodorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat di desa.
Menanggapi hal tersebut, warsiti, Anggota DPRD Kabupaten Pati mengaku mendukung program tersebut. Namun, ia juga memberikan sejumlah catatan penting yang menurutnya harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan program di lapangan.
“Saya sangat mendukung program KMD ini karena semangatnya adalah untuk memberdayakan masyarakat desa sekaligus untuk percepatan pemerataan perekonomiam di tingkat desa. Tapi pelaksanaannya harus sesuai dengan regulasi yang ada, jangan sampai menabrak aturan,” ujar Warsiti saat ditemui usai rapat kerja Komisi B DPRD Pati, Senin, (16 Juni 2025) siang tadi.
Sebagai wakil rakyat yang duduk di Komisi B DPRD Pati, Warsiti menilai bahwa keberhasilan program KMD sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia di tingkat desa. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi para pengurus, agar mereka memiliki kapasitas dan pemahaman yang memadai dalam mengelola lembaga koperasi secara profesional dan akuntabel.
“Pengurus koperasi itu harus tahu apa yang mereka kelola. Harus ada pelatihan yang menyeluruh, tidak cukup hanya menunjuk orang. Selain itu, harus ada pendampingan dari instansi teknis maupun tenaga ahli agar koperasi bisa berjalan dengan baik, tidak asal jadi,” jelasnya.
Lebih lanjut, Warsiti juga menyoroti pentingnya pengawasan yang melekat dan berkelanjutan, baik dari pemerintah daerah maupun dari lembaga pengawas internal koperasi itu sendiri. “Pengawasan ini krusial. Jangan sampai nanti koperasi hanya berjalan sebentar, lalu mati suri atau bahkan bermasalah. Kalau benar-benar diawasi dan dikawal, koperasi bisa menjadi kekuatan ekonomi desa yang nyata,” pungkasnya. (Adv)