PEKALONGAN – Kilasfakta.com, Pentingnya pembaharuan data warga tidak mampu oleh para pendamping program keluarga harapan (PKH) agar bantuan sosial (Bansos) lebih tepat sasaran. Penegasan ini disampaikan oleh Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq dalam acara peningkatan kapasitas SDM PKH kabupaten Pekalongan yang digelar di Hotel D’Season Premiere Kabupaten Jepara, pada Selasa malam (15/7/2025).
Bupati Pekalongan memberi edukasi, pemutahiran data harus memanfaatkan momentum penerapan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan integrasi DTKS Regsosek dan P3KE.
Beliau meminta pendamping PKH memasukkan data akurat dan memastikan hanya warga tidak mampu yang tercatat sebagai penerima bantuan.
“Mumpung ada DTSEN seperti ini, mari Bapak/Ibu pendamping PKH masukkan data yang benar-benar akurat, masukkan yang benar-benar membutuhkan, perbaharui datanya. Tolong bantu mereka yang tidak mampu agar tetap mendapatkan bantuan”, tuturnya.
Beliau juga mengingatkan agar data yang sudah tidak relevan segera diperbaharui, termasuk mencoret warga yang tergolong mampu, namun masih menerima bantuan.
“Kalau yang sudah mampu, tolong kita coret bareng-bareng, kasihan yang benar-benar tidak mampu. Allah kasih kita kedudukan dan kesempatan untuk berbuat baik, mari kita manfaatkan itu”, katanya.
Selain itu, Bupati meminta pendamping PKH untuk aktif untuk melaporkan kondisi masyarakat di lapangan, termasuk anak-anak dari keluarga tidak mampu yang berpotensi mendapat beasiswa.
“Saya dan Pak Wakil Bupati tidak mungkin setiap hari keliling ke Desa-desa. Teman-teman pendamping PKH inilah yang bersentuhan langsung dengan masyarakat”, ungkap Bupati.
Pada kesempatan yang sama, Staf ahli Bupati Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan yang juga Plt Kepala Dinsos Kabupaten Pekalongan, Agus Pranoto menjelaskan, bahwa proses pembaharuan DTSEN masih berjalan dan dilakukan setiap tiga bulan.
“Untuk tahap satu kemarin bulan Maret, dilaksanakan oleh teman-teman PKH ini 53. 000 data sudah masuk 100 persen dilaksanakan. Kami temukan beberapa data tidak sesuai kondisi di lapangan. Ada masyarakat yang sebelumnya masuk Desil 1-5, tapi di DTSEN masuk Desil 6-10, jadi tidak dapat bantuan PKH”, jelas Agus.
Ia pun mengajak para pendamping PKH agar tetap semangat untuk verifikasi lapangan tahap selanjutnya.
“Saya berharap berjalan dengan lancar seperti tahap pertama dan hasilnya dapat segera dikoordinasikan dengan BPS sebagai instansi yang berwenang mengolah data serta kemetrian sosial”, pungkasnya. (FA/Kf)