PEKALONGAN – Kilasfakta.com, Proyek pengecoran jalan di Dukuh Rowobulus Lor, Desa Kebonrowopucang, Kecamatan Karangdadap, Kabupaten Pekalongan menjadi sorotan masyarakat. Pasalnya, proyek senilai Rp. 200.000.000,- yang bersumber dari Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi 2026 ini, belum genap satu bulan sejak pengerjaan selesai, kondisi jalan yang baru dicor tersebut dilaporkan sudah menunjukkan kerusakan berupa patahan dan retakan serta berpasir di sejumlah titik.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat terkait kualitas pengerjaan serta pengawasan proyek tersebut. Warga pun mempertanyakan bagaimana mungkin infrastruktur yang masih tergolong baru sudah mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat.
Selain persoalan kualitas hasil pekerjaan, muncul pula dugaan bahwa proyek pengecoran jalan tersebut dikerjakan dengan melibatkan pihak ketiga atau dipihakketigakan. Padahal pola pelaksanaannya secara Swakelola yang seharusnya melibatkan warga setempat. Dugaan ini perlu mendapat penjelasan dan klarifikasi dari pemerintah desa maupun pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek.
Salah satu perangkat Desa Kebonrowopucang ketika ditemui awak media menyampaikan, bahwa pengecoran tersebut sudah selesai dilaksanakan dua Minggu yang lalu, pemborongnya orang dari Batang.
“Iya, sudah selesai kurang lebih dua Minggunan, diborong oleh orang Batang, namanya tidak tahu,” ujarnya, pada Kamis di Balai Desa Kebonrowopucang (5/11/2026).
Di tempat yang sama, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Fraksi PDIP Kabupaten Pekalongan dari Desa Kebonrowopucang yang membawakan aspirasi masyarakat ke Provinsi, Nuruddin ketika disinggung terkait kerusakan jalan yang baru selesai dilaksanakan dua Minggu yang lalu mengatakan, bahwa hal tersebut sudah biasa terjadi.
“Biasa lah, itukan buatan manusia, pasti ada kekurangan dan kesalahan, buatan Tuhan saja macam-macam. Ada yang Buta, ada yang Pincang, ada yang Tuli dan lain sebagainya ya kan,” katanya, pada (5/11/2026).
Masyarakat berharap pemerintah desa tidak tinggal diam dan segera melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi jalan yang mengalami kerusakan tersebut. Jika ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi teknis, masyarakat meminta agar pihak pelaksana bertanggung jawab serta melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Transparansi anggaran, proses pelaksanaan, kualitas material, hingga pengawasan pekerjaan menjadi hal penting yang perlu dijelaskan kepada publik. Jangan sampai proyek pembangunan yang bersumber dari uang negara maupun uang rakyat justru menghasilkan pekerjaan yang tidak bertahan lama.
Masyarakat berhak mendapatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, bukan sekadar proyek yang selesai dikerjakan tetapi dalam hitungan minggu sudah menunjukkan kerusakan.
Hingga berita ini diunggah, pihak Kepala Desa Kebonrowopucang belum bisa memberikan klarifikasi, karena masih ada keperluan di luar Kantor dan pihak pelaksana proyek terkait penyebab kerusakan serta kebenaran dugaan pelibatan pihak ketiga tersebut. (Kf)