PATI – Kilasfakta.com, Penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Pati belum merata dan belum tepat sasaran. Oleh karena itu, Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Muntamah meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk melakukan pengawasan secara ketat.
Menurutnya, penerima PKH maupun bantuan sosial lainnya harus tepat sasaran, sesuai dengan kondisi realita yang ada di masyarakat. Oleh sebab itu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) perlu adanya verifikasi secara ketat dan terus dikaji. “DTKS harus selaras mulai dari hulu hingga hilir. Jadi harus dipastikan data-data yang beredar saat ini oleh Dinas Sosial harus betul-betul valid,” ucap dia.
Dia juga menginginkan pembagian dana bansos berjalan lancar dan mampu menyentuh warga yang selama ini belum menerima bantuan. “Perlu adanya pembenahan dan peninjauan langsung di lokasi agar memastikan bantuan yang disampaikan bisa tepat sasaranya,” terangnya.
Menurutnya, aturan dan ketentuan permohonan dana bansos dan hibah harus sesuai dengan undang-undang. Maka dari itu, masyarakat yang ingin mendapatkannya harus mengikuti teknis pengajuan bansos dan hibah.
“Dalam pengajuan permohonan tersebut, semua pihak bisa memahami setiap pembangunan yang akan dilaksanakan, terutama di pedesaan,” jelasnya.
Untuk diketahui, pemberian PKH di Kabupaten tahap pertama dimulai dari awal Januari-Maret 2023 dan ini dalam proses pencairan. (Wk/Kf)