PATI – Kilasfakta.com, DPRD Kabupaten Pati meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pati memperketat proses validasi data calon peserta didik Program Sekolah Rakyat. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh siswa yang diterima benar-benar berasal dari keluarga miskin atau kurang mampu sesuai tujuan utama program.
Permintaan itu disampaikan Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Teguh Bandang Waluyo, sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Rakyat yang dirancang untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi terbatas.
Menurut Teguh, proses seleksi tidak cukup hanya mengandalkan berkas administrasi, tetapi juga harus didukung dengan validasi data yang akurat agar bantuan pendidikan tidak salah sasaran. Ia menilai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) harus menjadi acuan utama dalam menentukan calon peserta didik yang berhak mengikuti program tersebut.
“Kami harus memastikan bersama Dinsos, bahwa siswa-siswi yang masuk di Sekolah Rakyat ini berasal dari keluarga miskin atau tidak mampu,” ujar Teguh.
Ia menjelaskan bahwa tujuan Sekolah Rakyat adalah memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak dari keluarga yang selama ini menghadapi keterbatasan ekonomi. Karena itu, proses verifikasi harus dilakukan secara objektif dan transparan agar tidak menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
Selain menyoroti validasi data, DPRD Kabupaten Pati juga meminta pemerintah daerah memperkuat sosialisasi program hingga tingkat desa dan kecamatan. Menurutnya, aparat pemerintah di tingkat bawah memiliki peran penting dalam membantu pendataan sekaligus memastikan informasi mengenai Sekolah Rakyat diterima oleh masyarakat yang berhak.
Teguh mengatakan DPRD Kabupaten Pati selama ini terus memantau pelaksanaan program melalui laporan yang diterima dari Dinsos. Berdasarkan hasil pemantauan sementara, mayoritas peserta yang diterima memang berasal dari keluarga kurang mampu.
“Kami pantau dan ada laporan memang yang diterima di sana orang tidak mampu. Kalau ada yang mampu diterima ya ada tanda kutip dan perlu dipertanyakan,” tegas legislator PDI Perjuangan tersebut.
Ia berharap proses validasi terus diperkuat sehingga tidak ada peserta yang lolos apabila tidak memenuhi ketentuan. Menurutnya, ketepatan sasaran merupakan kunci keberhasilan Program Sekolah Rakyat dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membantu mengurangi kesenjangan sosial.
DPRD Kabupaten Pati menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan program tersebut bersama pemerintah daerah. Melalui pengawasan yang konsisten, diharapkan seluruh bantuan pendidikan benar-benar dinikmati oleh anak-anak dari keluarga yang membutuhkan sehingga tujuan pemerintah dalam memperluas akses pendidikan dapat tercapai secara optimal. (Adv)