PATI – Kilasfakta.com, Anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati Hj. Muntammah, M.Pd, MM meminta kepada Dinsos P3AKB untuk segera memperbaiki data. Hal itu disampaikan usai mengikuti audensi dengan Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Mantra, beberapa waktu lalu, yang mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pati, untuk wadul terkait dengan kepesertaan BPJS PBI yang dinilai tidak tepat sasaran.
Menurut Muntamah, permintaannya kepada pihak Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Pati ini merupakan tuntutan yang harus segera dialkukan, agar masyarakat miskin tidak menjadi korban atas kebijakan pemerintah. “DTKS belum menyelesaikan masalah. Ada warga yang sangat-sangat miskin belum masuk PBI. DTKS harus valid. PBI harus mengakomodir warga miskin yang paling rendah. Ini menjadi PR Dinsos,” tegas Muntamah.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap, persoalan yang sedang dihadapi terkait dengan data kepesertaan BPJS PBI atau Penerima Bantuan Iuran BPJS bisa segera teratasi. BPJS BPI ini menjadi salah satu fasilitas kesehatan dari BPJS Kesehatan. Dijelaskan, bahwa selain BPJS PBI, ada juga layanan BPJS Non Penerima Bantuan Iuran atau Non PBI. Keduanya memang beda dari segi layanan hingga iuran, khususnya bagi BPJS PBI yang tidak semua orang bisa menikmatinya. Khusus bagi mereka yang mampu atau memiliki penghasilan rutin, tidak bisa mengambil layanan BPJS PBI.
Sebagaimana diketahui, beberapa waktu lalu, Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Mantra, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pati. Kehadiran mereka ingin wadul terkait dengan kepesertaan BPJS PBI yang dinilai tidak tepat sasaran. Komisi D DPRD Kabupaten Pati bersama instansi terkait menerima Ormas Mantra di ruang rapat Badan Anggaran DPRD.
Dalam kesempatan itu, perwakilan dari Ormas Mantra, Cahaya Basuki mengatakan jika banyak peserta BPJS Kesehatan jalur bantuan dari Pemerintah ini berasal dari kalangan orang berada. Namun, ironisnya, masih ada beberapa orang miskin yang tidak terdaftar. Padaha, lanjutnya, orang miskin tersebut yang seharusnya menikmati program ini. “Sehingga, kami menilai, bahwa program ini kurang tepat sasaran,” ujarnya.
Pewarta: Purwoko