Jakarta – Partai Demokrat mendukung Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengkritik wacana penundaan pemilu yang belakangan disuarakan oleh Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan. Deputi Bappilu Partai Demokrat, yaitu Kamhar Lakumani saat ini mengaku miris lantaran menteri Jokowi malah justru sibuk kasak-kusuk menunda pemilu.
“Kami menghargai dan memiliki pandangan yang sama dengan Mas Hasto dalam merespons manuver-manuver yang dilakukan LBP. Kita miris melihat pembantu Presiden yang satu ini terus-menerus mempertontonkan aksi-aksi yang bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi,” kata Kamhar kepada wartawan, Selasa (15/3/2022).
Kamhar mengaku heran atas tingkah Luhut yang justru bertolak belakang dengan Menko Polhukam Mahfud Md yang notabene memiliki tupoksi berkaitan dengan persoalan politik. Menurutnya, Mahfud jelas-jelas menyatakan Pemilu 2024 sesuai dengan jadwal.
“Padahal Menko Polhukam Prof Mahfud Md yang sesuai tupoksi sudah secara tegas dan terang benderang menyatakan tidak adanya penundaan pemilu. Data yang disampaikan LBP juga sudah dikritisi dan dipertanyakan kevalidannya oleh praktisi media sosial dari Drone Emprit yang meragukan angka-angka yang dipresentasikan LBP,” ucapnya.
“Apalagi juga disandingkan dengan berbagai hasil survei, baik itu dari Trust Indonesia, LSI, maupun hasil survei Libang Kompas yang terbaru menyajikan data bahwa mayoritas rakyat menolak penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden,” kata dia.
Lebih jauh, Kamhar menyebut aksi Luhut dan Airlangga juga memunculkan tanda tanya publik. Sebab, kata dia, keduanya sibuk kasak-kusuk melakukan manuver penundaan pemilu, padahal itu bukan tupoksinya.
“Memang menimbulkan tanda tanya besar bagi publik ketika dua Menko yang bukan tupoksinya sibuk kasak-kusuk melakukan manuver terkait penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini. Publik menjadi menerka-nerka sebenarnya siapa yang punya keinginan ini? Karenanya, Presiden Jokowi mesti tegas mengambil tindakan terhadap pembantu-pembantunya yang insubordinasi, apalagi berpotensi menjerumuskannya melanggar konstitusi. Jika terus-menerus melakukan pembiaran, publik akan berfikir Pak Lurah main dua kaki,” jelasnya.