PATI – Kilasfakta.com, Warsiti, selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memprioritaskan penanganan banjir. Hal itu disampaikan Warsiti usai mengikuti Forum Perangkat Daerah yang membahas Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023, yang digelar di aula Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pati, beberapa waktu lalu.
Menurut Warsiti, yang menjadi Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati, bahwa persoalan banjir di Kabupaten Pati menjadi persoalan serius yang perlu segera mendapatkan perhatian dari semua pihak, terutama Pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Pati, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Terobosan kebijakan, lanjut Warsiti, atau langkah konkrit perlu direncanakan dan laksanakan, agar banjir dapat diantisipasi sedini mungkin. Sehingga, masyarakat tidak dihantui oleh perasaan was-was terhadap ancaman bahaya banjir.
“Selama ini, persoalan banjir di wilayah Kabupaten Pati ini sudah sangat-sangat menjadi masalah atau problem yang benar-benar serius. Sehingga membutuhkan penanganan serius pula dari para pemangku kebijakan. Oleh karena itu, saya sangat berharap, dalam rancangan program pembangunan yang sudah dibahas itu, Pemerintah Kabupaten Pati dapat memprioritaskan program penanganan banjir,” tuturnya.
Politisi dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Pati selatan ini menjelaskan, bahwa dalam waktu yang tidak lama, musibah banjir sudah terjadi selama dua kali di Kabupaten Pati. Bahkan saat ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati sudah menetapkan, bahwa status Kabupaten Pati menjadi Tanggap Darurat Bencana Banjir.
“Hal ini, sudah pasti menjadikan masyarakat merasa was-was, takut terjadi musibah banjir lagi. Taruma atas peristiwa banjir yang lalu, masih belum hilang, dan saat sekarang masyarakat dilanda banjir lagi,” sambungnya.
Anggota Dewan dari Fraksi NKRI ini menegaskan, bahwa penanganan banjir tidak boleh diabaikan. Semisal pembangunan embung, penataan drainase, pengembalian hutan social dengan penanaman tumbuhan keras, termasuk normalisasi secara total.
“Ini kan demi kenyamanan dan kemanan masyarakat, yang harus dijamin oleh pemerintah,” pungkasnya. (Adv)