PATI – Kilasfakta.com, – Nasib guru honorer yang belum terakomodir sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih memprihatinkan. Hal itu disampaikan Hj. Muntamah, M.Pd. MM, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati kepada Kilasfakta.com.
“Iya, nasib guru honorer yang belum terakomodir sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK masih sangat memprihatinkan. Honor yang diterima sangat tidak sebanding dengan tanggung jaab yang diembannya,” ujar Muntamah.
Anggota dewan yang duduk di Komisi D ini berharap, pemerintah dapat memikirkan nasib mereka, yang sudah mengabdi selama bertahun-tahun bahkan ada yang sudah puluhan tahun. “Saya berharap, pemerintah dapat lebih memikirkan nasib mereka, agar mereka dapat memiliki penghasilan yang lebih layak,” sambungnya.
Aktivis dan politisi dari Pati utara ini juga menegaskan, dirinya sangat setuju jika semua guru honorer dapat diterima menjadi PPPK. “Karena, yang terjadi, guru honorer yang belum bisa diterima sebagai PPPK ini kebanyakan malah honorer yang sudah lama mengabdi, namun belum menguasai secara maksimal terkait IT. Sehingga mereka ini kalah dengan honorer yang cenderung lebih pendek masa pengabdiannya, namun menguasai IT,” tegas Muntamah.
Lebih lanjut, legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pun berharap, pemerintah bisa membuat skema bagaimana agar guru honorer ini bisa dianggarkan lewat BOS. “Sehingga dapat menerima penghasilan yang cukup layak sesuai dengan beban tanggung jawab yang diemban sebagai pendidik generasi muda kita calon penerus yang ikut menentukan masa depan bangsa,” pungkasnya. (Adv)