DEMAK – Kilasfakta.com, Ratusan warga Desa Sidomulyo Kecamatan Dempet Kabupaten Demak, pada Selasa pagi berbondong-bondong mendatangi kantor Balaidesa (16/5). Mereka menuntut transparansi penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2022 dan pertanggungjawaban pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Dengan membawa beberapa poster dan spanduk, masyarakat desa Sidomulyo melakukan aksi demo, menuntut agar anggaran DD tahun 2022 dan program PTSL segera di usut. Karena sebagian warga mencurigai, anggaran desa tersebut menguap dan di duga di korupsi.
Menurut kordinator aksi Fauzan, bahwa selama ini masyarakat desa Sidomulyo tidak berani bersuara. Kepala desa pada periode sebelumnya Agus Puryoto (Agus Ranger) di akui sangat arogan. Masyarakat desa setempat merasa takut dan ahirnya bersikap diam.
“Kami selama ini di takut-takuti oleh Pemerintah Desa lama saat itu. Sekarang kami semua menuntut anggaran Dana Desa (DD) pada tahun 2022 yang diduga tidak transparan di usut. Serta sertifikat PTSL yang sudah di bayar lunas, ada sekitar 200 pemohon sertifikat PTSL sampai sekarang belum jadi. Juga pembayaran honor RT RW selama Delapan bulan pada tahun 2022 tidak ada kejelasannya,” ungkap Fauzan.
Hasil wawancara dengan Kepala Desa Sidomulyo yang sekarang Mahfudin mengatakan, segala aspirasi dan tuntutan warga yang belum tuntas dengan pemerintahan yang dulu, akan diselesaikan sekarang. Menurutnya banyak Pekerjaan Rumah (PR) dari Pemerintahan Desa yang dulu terutama pada program PTSL dan pembayaran honor RT RW.
“Selaku Kepala Desa saat ini, saya mempunyai visi dan misi mensejahterakan rakyat terutama warga desa Sidomulyo. Itu sudah saya buktikan dengan menata birokrasi di desa sampai tingkat RT dan Rw secara transparan dan terbuka,” kata Mahfudin.
Tanggapan dari Sekretaris Desa (Sekdes) Sidomulyo Dedy Purwanto, terkait sertifikat PTSL dari total 1100 pemohon menurutnya sudah jadi semua, namun ada 100 berkas yang bermasalah terkait kelengkapan berkas administrasi.
“Saya menjabat Sekdes desa Sidomulyo sejak tahun 2018. Saya memang menghandel program PTSL tersebut. Dari 1100 pemohon, masih ada 100 pemohon yang belum jadi karena kelengkapan berkas administrasi. Kemudian terkait gaji atau honor RT RW, pada hari Jumat kemarin sudah ada pertemuan antara RT RW baru dengan yang lama, dan saya anggap sudah tidak ada masalah,” jelas Dedy Purwanto. (TIM)