Views: 48
0 0
Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Klaten Akan Tata PKL di Wilayah Ceper
Categories: ekonomi

Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Klaten Akan Tata PKL di Wilayah Ceper

Read Time:1 Minute, 29 Second

KLATEN-Kilasfakta.com- Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kab. Klaten, akan memulai penataan terhadap pedagang kaki lima (PKL), yang berada di wilayah Kecamatan Ceper tersebut sesuai dengan zonasi.

Penataan PKL sesuai zonasi itu, ditujukan untuk mencegah terjadinya potensi kesemrawutan pendirian lapak maupun tenda milik PKL, yang berpotensi dapat mengganggu keindahan kota.

Penataan PKL itu dimulai dengan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) tentang PKL di Kecamatan Ceper.

Hadir dalam sosialisasi tersebut, Kepala Disdagkop & UKM Kab. Klaten, Bambang Sigit Sinugroho, Danramil Ceper, Kapten Rusmani, Camat Ceper, Kapolsek Ceper dan perwakilan dari PKL.

Kepala Disdagkop dan UKM Kab. Klaten, Bambang Sigit Sinugroho, mengatakan salah satu poin utama dalam sosialisasi itu, yakni memberikan pemahaman tentang pemberlakuan zonasi bagi PKL. Perbup No. 40 Tahun 2018 tentang Penetapan Lokasi PKL di Klaten, dan mengatur ada zona merah, zona kuning, dan zona hijau bagi PKL.

Sesuai zonasi , ada zona merah yang berarti tidak boleh digunakan PKL sebagai lokasi berjualan. Zona merah ini seperti di depan kantor pemerintahan.

Ada juga zona kuning yang artinya para PKL bisa berjualan pukul 15.00 WIB-05.00 WIB setiap harinya.

Melalui sosialisasi itu, lanjut Bambang Sigit Sinugroho, Disdagkop dan UKM Kab. Klaten, mengimbau kepada seluruh PKL yang berada di kecamatan Ceper Supaya membentuk paguyuban.
Paguyuban tersebut akan memudahkan pemkab memberikan bantuan dan pelatihan di waktu yang akan datang.
Di samping itu, PKL dapat membentuk sebuah koperasi , yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya.

Bersamaan sosialisasi ini, juga akan didata lebih detail. Peraturan yang disosialisasikan di antaranya Perbup No. 40/2018, Perda No. 5/2018, dan Perbup 38/2018. Semuanya tentang PKL. Intinya, antara PKL dan pemkab sama-sama memiliki hak dan kewajiban. PKL berkewajiban menaati peraturan zonasi. Pemkab berkewajiban memberikan pelatihan dan pembekalan ke PKL,” pungkas Bambang Sigit Sinugroho. (PUR).

Happy
0 0 %
Sad
0 0 %
Excited
0 0 %
Sleepy
0 0 %
Angry
0 0 %
Surprise
0 0 %
kilasfakta

Recent Posts

Jumat Berkah Bagi-Bagi Nasi Sewelas Coffee

PATI - Kilasfakta.com, Pati (03/12/2021) - Sewelas Coffee terus mendulang pahala dan keberkahan dengan menggelar…

03/12/2021

Angka Covid-19 Menurun, Bupati Minta HIPMI Dukung Pemulihan Ekonomi Lokal

PATI - Kilasfakta.com, Kasus Covid-19 di Pati menunjukkan tren penurunan sejak beberapa bulan terakhir. Data…

03/12/2021

Dukung Vaksinasi, Wakil Ketua II DPRD Pati Minta Warga Tidak Takut Divaksin

PATI – Kilasfakta.com, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Hardi meminta warga untuk tidak takut…

30/11/2021

Pengurus PWI Kabupaten Pati Masa Bakti 2021-2024 Dilantik

PATI - Kilasfakta.com, Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Pati Masa bakti 2021-2024 dilantik dan…

30/11/2021

PATI – Kilasfakta.com, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pati, Hari meminta warga untuk tidak takut…

30/11/2021

Belum Selesai, DPRD Pati Perpanjang Pembahasan Tiga Raperda

PATI – Kilasfakta.com, Gabungan komisi di DPRD Kabupaten Pati akhirnya sepakat menambah waktu untuk membahasa…

30/11/2021