SEMARANG – Kilasfakta.com, Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPC ABPEDNAS) Kabupaten Pati turut menghadiri Apel Akbar Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dalam rangka menyambut Hari Kesaktian Pancasila sekaligus mengenang jasa para Pahlawan Revolusi, Rabu (30/9/2026).
Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 07.00 WIB hingga selesai tersebut dipusatkan di Stadion Pandanaran Wujil, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Apel akbar itu juga dirangkaikan dengan pengukuhan DPD dan DPC Asosiasi Satuan Perlindungan Masyarakat (ASLINMAS) se-Jawa Tengah serta pengukuhan empat DPC ABPEDNAS di wilayah kota di Jawa Tengah, yakni Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Tegal dan Kota Pekalongan.
Kehadiran DPC ABPEDNAS Kabupaten Pati menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarlembaga dan organisasi yang memiliki perhatian terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat desa.
Dalam kesempatan tersebut, DPC ABPEDNAS Kabupaten Pati menyatakan dukungannya terhadap berbagai program ABPEDNAS, khususnya yang diarahkan untuk memperkuat kapasitas dan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan fungsi pengawasan di desa.
Salah satu hal yang mendapat perhatian adalah pentingnya membangun kolaborasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kejaksaan, dalam upaya melakukan pencegahan terhadap potensi penyimpangan dalam pengelolaan anggaran desa.
Menurut DPC ABPEDNAS Kabupaten Pati, pengawasan terhadap penggunaan anggaran desa tidak semata-mata dilakukan setelah muncul persoalan. Upaya pencegahan dinilai jauh lebih penting agar pengelolaan keuangan desa dapat berjalan transparan, akuntabel dan sesuai ketentuan.
Sinergi dengan Kejaksaan diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum kepada pemerintah desa maupun BPD mengenai pengelolaan anggaran, sekaligus menjadi langkah preventif untuk meminimalkan potensi kesalahan administrasi maupun penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat.
“ABPEDNAS sangat mendukung program-program organisasi, terutama yang berkaitan dengan penguatan fungsi BPD dan pencegahan penyimpangan anggaran desa. Sinergi dengan Kejaksaan menjadi salah satu langkah penting agar pengelolaan anggaran benar-benar berjalan sesuai aturan,” demikian sikap yang disampaikan DPC ABPEDNAS Kabupaten Pati dalam kegiatan tersebut.
Apel Akbar Satlinmas sendiri menjadi salah satu agenda besar di Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyebut kegiatan tersebut diikuti sebanyak 243.543 anggota Satlinmas yang tersebar di 8.562 desa dan kelurahan. Sejumlah kepala daerah dan pejabat pemerintah turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Selain menjadi momentum memperingati Hari Kesaktian Pancasila, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat peran Satlinmas dalam menjaga ketertiban masyarakat, menghadapi potensi bencana, menjaga ketahanan pangan, melestarikan lingkungan serta mendukung berbagai program pemerintah di tingkat masyarakat.
Dalam sejumlah pemberitaan mengenai kegiatan tersebut, peran Satlinmas juga ditekankan sebagai bagian dari kekuatan masyarakat yang bersentuhan langsung dengan persoalan di lingkungan. Karena itu, keberadaan organisasi masyarakat dan kelembagaan desa dinilai penting untuk terus diperkuat melalui koordinasi dan sinergi.
Bagi DPC ABPEDNAS Kabupaten Pati, momentum tersebut tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antarorganisasi, tetapi juga menjadi ruang untuk memperkuat komitmen dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik.
Pengawasan anggaran desa dinilai harus dilakukan secara bersama-sama dengan mengedepankan pembinaan dan pencegahan. BPD sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan di tingkat desa diharapkan semakin memahami regulasi serta mampu menjalankan perannya secara profesional.
Dengan adanya kolaborasi antara ABPEDNAS, BPD, pemerintah desa dan aparat penegak hukum, pengelolaan Dana Desa maupun anggaran lainnya diharapkan semakin transparan, tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Kegiatan di Stadion Pandanaran Wujil tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat semangat gotong royong dan pengabdian dalam membangun desa. Bagi DPC ABPEDNAS Kabupaten Pati, komitmen terhadap pengawasan dan pencegahan penyimpangan anggaran menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, transparan dan bertanggung jawab. (Red)