PATI – Kilasfakta.com, Anggota komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Narso mengharapkan Kabupaten Pati mendapatkan dana transfer yang seimbang dan transparan dari Penerimaan Bukan Pajak (PNBP). Pasalnya, PNBP sudah masuk di Pemerintah Pusat.
“Harapannya adanya semacam dana transfer yang transparan dan berimbang,itu kan pusat yang memutuskan. Sekarang di pusat kita nggak bisa apa-apa anggarannya masuk di pusat. Kita belum tahu tapi itu kewenangan diambil pusat” ucapnya.
Walaupun begitu, Narso tetap mendukung kebijakan tersebut. Dengan dikelola pusat, tentunya pengelolaan PNBP akan lebih profesional. Dengan dana yang langsung masuk pusat juga bisa meminimalisir kebocoran dari oknum yang tidak bertanggung jawab.
Ia menambahkan, optimalisasi serapan PNBP memang digunakan untuk menunjang pembangunan nasional. Menurut Narso PNBP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai salah satu sumber penerimaan negara pastinya mengelola dan memanfaatkannya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Lebih lanjut, Narso juga menyoroti tentang kenaikan tarif yang ditetapkan Peraturan Presiden (PP) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Selain menaikkan tarif pajak, KKP juga menarik PNBP kepada nelayan dengan ukuran kapal 5-10 gross ton (GT) yang notabene nelayan kecil. Dengan adanya peraturan tersebut banyak nelayan yang keberatan. Akan tetapi, Narso mengakui hal tersebut wajar, kebijakan yang baru pastinya memicu berbagai respon.
“Kalau mereka sih ada yang keberatan kalau yang wajar ya dibicarakan lebih lanjut. karena ini domainnya pemerintah pusat bukan di daerah,” tutupnya. (Wk/Kf)