PATI – Kilasfakta.com, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, mempertanyakan alasan sejumlah perusahaan menghentikan dukungan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Program Beasiswa Garuda setelah terjadi pergantian kepemimpinan di Kabupaten Pati. Menurutnya, perubahan pejabat daerah tidak semestinya menjadi alasan untuk mengakhiri komitmen yang telah disepakati bersama.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul penjelasan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, yang menyebut sejumlah perusahaan mundur sebagai penyumbang dana CSR bagi program beasiswa yang sebelumnya diinisiasi oleh mantan Bupati Sudewo.
Ali menilai persoalan tersebut perlu ditelusuri lebih jauh, terutama terkait bentuk kesepakatan atau akad awal antara pemerintah daerah dengan perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam program tersebut. Menurutnya, apabila sejak awal terdapat komitmen bersama, maka pergantian kepala daerah tidak seharusnya memengaruhi keberlangsungan bantuan pendidikan.
“Intinya Pak Plt harus memanggil para perusahaan yang terlibat. Ini kan dulu komitmen mereka bersama bupati saat itu. Manakala bupati terdahulu dinonaktifkan, maka perusahaan juga tak boleh berhenti karena ini adalah komitmen bersama,” ujar Ali.
Ia menjelaskan bahwa CSR merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat. Oleh karena itu, keberlanjutan program yang telah berjalan dinilai lebih penting daripada pergantian figur yang memimpin pemerintahan daerah.
Selain mempertanyakan penghentian kontribusi CSR, Ali juga menanggapi wacana penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai sumber pendanaan Program Beasiswa Garuda. Menurutnya, pengalokasian anggaran daerah tidak dapat dilakukan secara instan karena harus melalui mekanisme perencanaan, pembahasan, hingga persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Pati.
Ia mengingatkan bahwa APBD telah memiliki berbagai prioritas pembangunan yang harus dipenuhi sehingga setiap penambahan program memerlukan kajian mendalam terhadap kemampuan keuangan daerah.
Karena itu, DPRD Kabupaten Pati mendorong agar pemerintah daerah lebih dahulu membangun komunikasi dengan perusahaan-perusahaan yang sebelumnya telah berkomitmen memberikan dukungan melalui CSR. Langkah tersebut dinilai lebih sesuai dengan tujuan awal pembentukan program beasiswa sekaligus menjaga keberlanjutan bantuan pendidikan bagi para penerima manfaat.
Ali berharap seluruh pihak dapat menempatkan kepentingan masyarakat, khususnya dunia pendidikan, sebagai prioritas utama. Menurutnya, keberlangsungan Program Beasiswa Garuda harus dijaga agar kesempatan generasi muda memperoleh pendidikan tetap terbuka tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD. (Adv)