DPRD Pati Minta Pemerintah Untuk Maksimalkan Verval DTKS

PATI – Kilasfakta.com, Wakil Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati, meminta pemerintah daerah untuk memaksimalkan Verifikasi dan Validasi (Verval) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar penerima PKH tepat sasaran.

Endah Sri Wahyuningati sendiri menginginkan agar ada pendampingan lantaran ada laporan terkait kesalahan saat input data untuk warga miskin di Kabupaten Pati. “Sistem ini kami mohon kalau bisa diberikan fasilitasi pendampingan, jadi dari teman-teman di desa ini juga tidak merasa kebingungan,” ucap Endah Sri Wahyuningati.

anita yang lebih akrab dipanggil Bu Ning itu, jika sebuah desa menghapus sebanyak 10 orang yang menerima DTKS, maka harus ada 10 orang di desanya yang mendapatkan bantuan tersebut. Tapi regulasi sebenarnya bukanlah seperti yang mereka inginkan. Karena setiap data yang dihapus itu masuk di data Kabupaten.

Lebih lanjut, politisi Partai Golongan Karya (Golkar) tersebut mengatakan, data yang sudah di usulkan di Kabupaten maka yang akan menerima atau masuk dalam antrian DTKS penerima bantuan sosial. “Terkait verval data miskin, faktanya ketika ada pencoretan (penghapusan) data di desa itu misalkan ada 10 orang, mereka berharap yang masuk juga 10 orang, tapi fakta itu tidak bisa. Karena data yang masuk itu di Kabupaten, sehingga yang bisa masuk ya pastinya sesuai urutan di Kabupaten. Dengan harapan, jika ada data yang di hapus dari desa tersebut yang masuk juga dari desa itu. Soalnya selama ini operator desa banyak yang tidak bisa seperti itu,” tutupnya.