PATI – Kilasfakta.com, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pati mengingatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati agar lebih cermat dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penyusunan anggaran dinilai harus mengacu pada proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai kemampuan keuangan daerah.
Pandangan tersebut disampaikan Fraksi PKB saat menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat DPRD Kabupaten Pati.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pati, Muntamah, mengatakan penyusunan APBD yang tidak selaras dengan potensi pendapatan daerah berpotensi memengaruhi kualitas pengelolaan keuangan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang menyebabkan Kabupaten Pati memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam laporan keuangan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ia menilai besarnya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) yang mencapai ratusan miliar rupiah menjadi indikator bahwa pelaksanaan anggaran belum berjalan secara optimal. Besarnya anggaran yang tidak terserap menunjukkan masih adanya ketidaksesuaian antara perencanaan program dengan kemampuan pelaksanaan di lapangan.
“Penyusunan APBD perlu disesuaikan dengan PAD atau proyeksi alokasi anggaran yang telah disesuaikan dan mengedepankan kepentingan rakyat, lebih produktif dan bermanfaat nyata,” ujar Muntamah.
Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan perencanaan anggaran secara lebih realistis dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal yang dimiliki. Langkah tersebut penting agar setiap program yang dirancang benar-benar dapat dilaksanakan serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Selain itu, penyusunan anggaran yang berbasis PAD dinilai mampu menciptakan tata kelola keuangan daerah yang lebih sehat. Dengan demikian, potensi terjadinya anggaran mengendap dalam bentuk SiLPA dapat ditekan sehingga dana yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembangunan.
Muntamah, juga berharap pemerintah daerah menjadikan evaluasi pelaksanaan APBD 2025 sebagai bahan perbaikan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya. Setiap kebijakan fiskal diharapkan lebih berorientasi pada kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga efektivitas penggunaan anggaran.
Melalui penyusunan APBD yang lebih terukur dan disesuaikan dengan kemampuan pendapatan daerah, Fraksi PKB optimistis kualitas pengelolaan keuangan Kabupaten Pati dapat semakin meningkat serta memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat. (Adv)