PATI – Kilasfakta.com, Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Bambang Susilo meminta pengisian Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dihentikan sementara. Hal ini dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah Guru Tak Tetap (GTT) yang tak kunjung diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). “Kita sepakat bahwa itu harus dipercepat. Dengan catatan Dapodik yang baru dihentikan. Kalau masuk terus setiap tahun ya ndak berhenti-berhenti,” ujarnya.
Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan, berdasarkan data dari Dapodik, bahwa guru yang belum diangkat sebagai PPPK mencapai ribuan orang. Sementara, yang masih mengantre mencapai ratusan guru. Sehingga, menurutnya, ini untuk pengisian Dapodik harus dihentikan sementara.
“Yang di Dapodik secara keseluruhan termasuk tenaga teknis ada dua ribu-an. Itu data terakhir yang terkini. Masuknya tahun berapa-berapa kan masing-masing berbeda-beda. Mungkin ada yang masuk tahun 2018, 2010-an. Kan jumlahnya banyak itu,” tuturnya.
Menurut Politisi dari Pati selatan ini, guru yang sudah masuk di Dapodik, maka secara otomatis bisa mengikuti seleksi PPPK. Apabila Dapodik masih dibuka terus dan bertambah jumlanya, maka antrean GTT untuk bisa diangkat sebagai PPPK akan semakin panjang. “Kalau pengen menyelesaikan masalah itu ya dihentikan dulu. Apakah itu tidak melanggar aturan, kan aturannya boleh. Makanya harus ada kebijakan dari Kepala OPD,” tutupnya. (Adv)