BANDUNG – Kilasfakta.com, Pemerintah Kota Bandung menyiapkan langkah efisiensi operasional untuk menjaga pelayanan publik tetap berjalan optimal setelah kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, termasuk Pertamax yang menjadi Rp16.250 per liter (10/6/2026).
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan kenaikan harga BBM dipengaruhi dinamika global yang memengaruhi pasokan dan permintaan energi serta fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah.
“Ini kan masalah supply and demand. Ketika demand tidak pernah turun, sementara supply naik turun. Ditambah lagi nilai dolar yang juga berfluktuasi. Dengan naiknya harga BBM, artinya tingkat suplai sedang rendah dan harga dolar sedang tinggi. Apa boleh buat, kita harus hadapi bersama,” ujar Farhan.
Pemkot Bandung tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan harga BBM sehingga fokus pada langkah penghematan untuk mengurangi dampak terhadap anggaran daerah.
Farhan mengajak masyarakat dan aparatur sipil negara untuk menerapkan pola konsumsi energi yang lebih hemat.
“Saran saya mari bersama-sama kita lakukan efisiensi operasional. Saya sedang berpikir, mungkin para pegawai Pemkot Bandung akan didorong untuk tidak menggunakan kendaraan pribadi saat berangkat ke kantor. Kalau pun menggunakan kendaraan pribadi, kita bisa terapkan carpool atau berbagi kendaraan,” katanya.
Langkah tersebut diharapkan dapat menekan pengeluaran operasional sekaligus menjadi contoh penggunaan energi yang lebih efisien.
“Kita memang tidak punya kontrol terhadap harga. Tetapi kita bisa menjaga agar jangan sampai menjadi konsumen yang boros. Itu yang bisa kita kendalikan bersama-sama,” ujarnya.
Farhan mengungkapkan, kenaikan harga BBM berpotensi meningkatkan biaya operasional layanan publik, terutama pengangkutan sampah yang setiap hari membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar.
“Hal yang paling mengkhawatirkan bagi Pemkot Bandung sekarang adalah biaya BBM untuk pengangkutan sampah. Kendaraan operasional menggunakan bahan bakar yang harganya mencapai Rp24 ribu per liter. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami,” ungkapnya.
Untuk menjaga stabilitas anggaran daerah, Pemkot Bandung akan melakukan penyesuaian pada sejumlah belanja operasional yang dinilai tidak mendesak.
Pos belanja makan dan minum serta perjalanan dinas menjadi beberapa komponen yang direncanakan mengalami pengurangan.
“Belanja operasional nanti memang ada beberapa yang akan dikurangi, seperti makan minum dan perjalanan dinas. Penurunannya bisa cukup signifikan karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi saat ini,” katanya.
Kebijakan efisiensi tersebut dilakukan agar anggaran dapat tetap difokuskan pada layanan yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Kita harus beradaptasi dengan situasi yang ada. Yang penting pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik, sementara pengeluaran operasional bisa lebih terkendali,” pungkasnya.
(Hms.Jabar)