SEMARANG-Kilasfakta.com, Pandemi Covid-19 di Tanah Air belum juga usai. Hingga jumat 4 Desember 2020, secara nasional, total angka positif Covid-19 telah mencapai 563.580 orang. Selama ini, data positif Covid-19 setiap hari terus bertambah. Dan kemungkinan, hari ini pun, data positif covid-19 masih terus bertambah. Pandemi ini masih belum jelas kapan akan berakhir. Masyarakat sendiri masih terus bertanya-tanya, kapan mereka bisa beraktivitas normal kembali seperti sebelum pandemi.
Sudah barang tentu, pemerintah tidak diam saja. Melalui berbagai kebijakan, dari pemerintah pusat hingga daerah berfokus dalam menuntaskan pandemi ini. Salah satunya dengan mengalokasikan anggaran belanja ke penanganan Covid-19, juga membuat berbagai kebijakan untuk memutus mata rantai penyebaran virus covid ini, seperti PSBB di Jakarta, atau PKM di Kota Semarang. Bahkan setelah kasus Covid agak longgar, maka pemerintah menyusul mengumumkan kenormalan baru, meski ada syarat dan ketentuan berlaku.
Hingga saat ini, angka positif covid masih belum menunjukkan penurunan. Masyarakat tentu saja tidak bisa hanya duduk diam di rumah, meski ada himbauan “di rumah saja”. Mereka butuh bergerak, agar dapur tetap mengepul. Mereka harus tetap keluar rumah, demi berputarnya roda prekonomian. Masih ditambah lagi ada kegiatan di bawah undang-undang yang tetap harus berjalan dengan melibatkan rakyat banyak, yaitu pilkada, yang tentu dalam pelaksanaannya nanti tetap harus mengedepankan protocol kesehatan.
Ketua DPRD Kota Semarang Kadar Lusman mengatakan bahwa dalam penanganan covid19 pemerintah berperan mendukung anggaran supaya pemerintah dalam menangani covid serius mulai dari pemkot sampai dengan kecamatan maupun kelurahan kelurahan berjalan terus,” terangnya.
Menurutnya untuk pos di APBD 2020 masing masing OPD hampir 90 persen untuk penanganan covid 19 termasuk anggaran di DPRD. Untuk tahun 2021 pun anggaran untuk penanganan covid karena kita tidak bisa memprediksi kapan berakhirnya covid -19, tapi syukur syukur anggaran tetap disiapkan. harapan kita tahun 2021 pandemi segera berlalu,” pungkasnya.
Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Hakam menjelaskan terkait penanganan covid dikota semarang sesuai arahan Kementerian Kesehatan dan BNPB semua yang terkonfirmasi kita lakukan pemeriksaan seperti orang rentan, orang punya riwayat penyakit penyerta juga kita tangani.
Tapi ternyata dengan setrategi seperti itu masyarakat juga jenuh, apalagi dengan penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PKM). Kita punya parameter dengan protokol kesehatan mulai diwilayah kelurahan dengan menerapkan 3 M dilakukan temen temen dipuskesmas dua minggu sekali,” terang Hakam
Beberapa wilayah dikecamatan atau kelurahan ternyata yang terjadi angka sebaran kasus semakin tinggi,” tutupnya.
Pada Kesempatan sama Dosen
Fisip Undip Retna Hanani mengungkapkan bahwa kebijakan apapun yang harus dilakukan oleh pemerintah tidak bisa dilakukan secara parsial tapi juaga harus mempertimbangkan konteks kebijakan lainnya.
Menurutnya jumlah sebaran kasus yang besar terjadi pada masyarakat yang tidak taat pada protokol kesehatan.
Hasil riset ekonomi ditingkat masyarakat menunjukkan hal yang sama ketika situasi ekonomi dibuka, lonjakan kasus terjadi karena adanya aktifitas ekonomi masyarakat,” papar Retna.
” Apapun kebijakan dilakukan untuk membatasi masyarakat, juga diharapkan menyediakan semacam proteksi bahwa masyarakat tidak akan terdampak secara signifikan dari pembatasan itu.” Pungkas Retno #purbledek's