PATI – Kilasfakta.com, Program Pemberdayaan Masyarakat yang dinamakan PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) pernah berjalan sejak tahun 2011 yang lalu. Program ini dibagi dua, yaitu PNPM MPd (PNPM Masyarakat Perdesaan) dan PNPM MP (PNPM Masyarakat Perkotaan). Salah satu tujuan dari program ini adalah untuk pembangunan infrastruktur maupun bidang usaha mikro di desa.
Kelembagaan di PNPM-MPd maupun PNPM-MP, ada program pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan berupa pinjaman lunak untuk usaha Kecil dan Mikro yang diberi nama Unit Pinjaman Kelompok Perempuan yang disingkat UPK.
Meskipun batuan keuangan yang berupa PNPM itu berhenti, namun terkait dengan perputaran keuangan oleh UPK, harusnya masih berjalan sampai sekarang. Namun, kabar tentang hal tersebut, makin hari makin tidak ada kabar.
Kondisi ini disorot oleh Ir. HM. Nur Sukarno, Anggota DPRD Kabupaten Pati. Menurut Sukarno, program ini sangat bagus, dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam mengurangi atau mengentaskan kemiskinan.
“Oleh karena itu, UPK harus dapat tetap berkembang dalam mengelola keuangan tersebut, sekaligus untuk memberdayakan masyarakat terutama kaum perempuan bisa memiliki usaha mandiri,” ujar
Politisi Partai Golkar ini berharap, UPK professional dalam mengelola keuangan sehingga dapat makin berkembang. Selain itu, lanjut Sukarno, lembaga PNPM yang bernama Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Musyawarah Antar Desa (MAD), yang merupakan perwakilan desa-desa se kecamatan harus ikut bertanggung jawab.
Jika saat ini program ini tidak berjalan, masih menurut Sukarno, patut dimungkinkan terjadi penyimpangan. Jika dalam perjalanannya ada permasalahan yang melanggar aturan, lanjut Sukarno, maka ini perlu segera dicari pemecahan masalah tersebut.
“Saat ini yang menjadi masalah adalah kemacetan pengembalian pinjaman yang tidak sesuai dengan kelompok sasaran. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pati lewat Bapermades harus segera mengurai permasalahan atau penyimpangan di UPK, sehingga UPK bisa sehat dan bisa membagi Hasil Usaha yang peruntukannya sudah ada porsinya,” lanjut Sukarno.
Pewarta : Purwoko