PATI – Kilasfakta.com, Komisi D DPRD Kabupaten Pati menerima sejumlah pengurus Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam GERAK (Gerakan Rakyat Anti Korupsi), Kamis kemarin (21/10). Para aktivis dari Ormas GERAK mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pati guna melakukan audiensi dengan Komisi D terkait permasalahan Penanganan Covid-19 di Wilayah Kabupaten Pati. Hal tersebut dilatarbelakangi dengan munculnya PerBub No. 52 Tahun 2021 yang dinilai menimbulkan permasalahan hak hidup di Kabupaten Pati.

Ketua Ormas GERAK Anton Sugiman mengatakan bahwa dalam PerBub No. 52 Tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Bupati Pati tentang penanganan Covid-19. “Dimana kita harus sama duduk karena kita semua rakyat Kabupaten Pati. Dan apa yang menjadi acuan pedoman yang mendasari keluarnya PerBub No. 52 Tahun 2021, dimana juga banyak denda yang cukup tinggi disaat situasi saat ini dengan usaha yang cenderung tidak jalan dan dasarnya apa bisa menentukan nominal denda sebesar itu. Kami disini, agar ada kesetaraan pemikiran, dan kebijakan Pemerintah dengan situasi dan kondisi Covid-19 di Kabupaten Pati saat ini, baik itu PerBub maupun Perda tentang Covid 19,” ujarnya.

Anton juga menanyakan penggunaan anggaran Covid-19 termasuk anggaran korban Covid, yang menurut informasi adanya santunan korban Covid-19 yang mendapatkan santunan 15 juta, sedangkan sudah ada 105 orang korban Covid dan sudah mengumpulkan persyaratan dan sampai sekarang belum pernah menerima dan kompensasi.

“Sebagai wakil rakyat, dengan adanya kebijakan dari Petinggi Kabupaten Pati, kami minta untuk ditinjau kembali agar tidak menimbulkan keresahan dan kegalauan di masyarakat, untuk itu, kami minta segera ditindaklanjuti oleh DPRD Kabupaten Pati,” imbuh Anton.

Menanggapi apa yang disampaikan Ormas GERAK, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati Wisnu Wijayanto selaku pimpinan rapat, menyampaikan jika dasar terbitnya PerBub No. 52 Tahun 2021, Karena adanya Covid-19 dan angaran itu masuk kedalam kas Daerah dan nanti anggaran tersebut akan dirumuskan sendiri oleh tim Gugus Covid-19 Kabupaten Pati.

“Dan untuk anggaran Covid-19 itu, sudah ada aturannya dari tim Gugus Covid-19 Kabupaten Pati, dan itu diluar kendali kita,” terang Wisnu.

Terkait denda dan hukuman, lanjut Wisnu, itu agar membuat jera dengan aturan indikator nya dengan dasar denda 1 juta per orang yang akan berpikiran untuk tidak melanggarnya, denda tersebut juga sudah sesuai dan tidak melanggar aturan di atasnya, maka itu di perbolehkan.

Wisnu juga menjelaskan, adanya anggaran untuk Korban Covid-19 itu berasal dari anggaran Pusat dan sampai sekarang juga belum turun, semua juga sudah diajukan ke Pusat. “Intinya, semua masukan akan kami terima dan akan disampaikan ke pihak eksekutif serta tim Gugus Covid-19 Kabupaten Pati, kami dari DPRD ini sebagai pengawas, nanti kami sampaikan dalam rapat bersama Gugus tugas Covid-19 Kabupaten Pati,” lanjutnya.

Pewarta : Purwoko

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *