PATI – Kilasfakta.com, Beberapa waktu lalu, Organisasi Masyarakat (Ormas) yang tergabung dalam Mantra, mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pati. Mereka wadul terkait dengan kepesertaan BPJS PBI yang dinilai tidak tepat sasaran. Kehadiran mereka diterima oleh Komisi D DPRD Kabupaten Pati bersama instansi terkait di ruang rapat Badan Anggaran DPRD.
Di depan anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, perwakilan dari Ormas Mantra, Cahaya Basuki mengatakan jika banyak peserta BPJS Kesehatan jalur bantuan dari Pemerintah ini berasal dari kalangan orang berada. Sementara, beberapa orang miskin yang seharusnya menikmati program ini malah tidak terdaftar dalam program PBI BPJS Kesehatan ini. Sehingga, pihaknya menilai, bahwa program ini kurang tepat sasaran.
“Kami dari warga itu simpel, cuma minta kejelasan datanya agar warga dan Pemerintah Desa ini bisa singkron. Karena banyak sekali aduan warga Banyutowo yang ingin mendaftar BPJS PBI namun dari pihak Desa selalu mengatakan koutanya penuh, untuk itulah kami adakan audiensi ini,” ujarnya.
Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi D, Wisnu Wijayanto meminta Bonaventura Andry Sigmanda, selaku Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Pati yang juga hadir untuk memberikan penjelasan. Bonaventura Andry Sigmanda menjelaskan jika kepesertaan PBI merupakan wewenang dari Kementerian Sosial. Sehingga pihaknya hanya menerima data dari Kemensos untuk PBI dari dana APBN dan Dinkes Kabupaten Pati untuk PBI dari APBD. “Data dari Desa akan diverifikasi oleh Dinsos kemudian ke Dinkes setelah itu baru mengusulkan kepada kami. Baru kami bisa menerbitkan kartu,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinsos P3AKB Pati, Tri Haryumi menambahkan, jika data ini bersumber dari DTKS. Menurutnya, permasalahan ini timbul lantaran petugas dari Desa tidak melakukan verifikasi secara berkala. Bahkan dirinya juga menyebut banyak petugas di Desa yang menangani ini tidak paham IT. “Operator Desa belum paham IT. DTKS belum diperbarui itu banyak terjadi di Sukolilo. Padahal seharusnya perbulan berubah terus. Desa nyuwun sewu untuk bergerak,” kata dia.
Pewarta: Purwoko