PATI – Kilasfakta.com, Berdasarkan catatan dari Dinas Pertanian (Dispertan) Pati, di tahun 2023 ini Kabupaten Pati dapat alokasi pupuk NPK sebanyak 26 ribu ton. Padahal Dispertan mengajukan sebanyak 52 ribu ton pupuk PK, namun pemerintah hanya memberikan alokasi setengahnya. Berkurangnya alokasi pupuk ini berkaitan dengan langkanya bahan baku pupuk dunia yang membuat Indonesia harus beradaptasi.
Dengan adanya kebijakan tersebut, Anggota Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Narso berharap tahun depan pemerintah memberikan alokasi pupuk lebih besar untuk Kabupaten Pati mengingat luasan lahan sawah produktif di Pati juga luas. “Kami harapkan pemerintah konsen terhadap kesejahteraan dan pemberdayaan petani untuk memberikan subsidi yang lebih besar kepada petani khususnya pupuk,” kata dia.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah tak bisa berbuat banyak terhadap turunnya alokasi pupuk tersebut. Mengingat krisis pupuk dialami oleh berbagai negara di dunia. “kalau masalah pupuk domain pemerintah pusat dan memang saat ini beberapa tahun yang kita ajukan realisasikan kurang, kurangnya sangat jauh. Itu yang menyebabkan pupil bersubsidi kurang untuk para petani,” jelas Narso.
Lebih lanjut, Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati terus melakukan pengawasan intensif akan peredaran pupuk subsidi. “Kalau bisa pengawasan pendistribusian pupuk bersubsidi diperketat, khususnya di tingkat distributor atau lini tiga ke bawah atau hingga sampai ke masyarakat,” tegasnya.
Untuk diketahui, pupuk NPK merupakan pupuk yang esensial bagi petani. Seperti namanya pupuk NPK mengandung 3 unsur utama yakni nitrogen, fosfor, dan kalium. Ketiga unsur tersebut dibutuhkan tanaman untuk merangsang pertumbuhan akar batang dan buah. (Wk/Kf)