Rembang-Kilas fakta.com, Pemkab Rembang , Terhitung mulai hari jumat, 5 Juni 2020, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) diKabupaten Rembang, mulai menerapkan new normal.

Hal tersebut tertuang dalam surat edaran no 800/162/2020 tentang pencegahan dan pengendalian Covid-19, dalam pelaksanaan tugas aparatur sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, pada masa tatanan normal baru yang beredar hari ini kamis kemarin.

Dalam surat edaran atas nama Bupati Rembang, yang ditandatangani oleh Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang, Drs Achmad Mualif, menjelaskan, bahwa mulai 5 Juni ASN Rembang memulai tatanan normal baru (new normal).

Hal itu disampai oleh Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Setda Rembang, Arief Dwi Sulistya, memaparkan, untuk WFH ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Mempunyai penyakit penyerta yang rentan dengan mempertimbangkan surat keterangan/rekomendasi dari dokter/rumah sakit/puskesmas.

2. Dalam kondisi hamil atau menyusui dengan usia bayi di bawah 6 (enam) bulan.

3. Usia diatas 50 (lima puluh) tahun dan memiliki kondisi kesehatan kategori rentan.

4. Selain itu mereka yang memiliki riwayat kontak dengan penderita positif COVID-19 atau Pasien DalamPengawasan (PDP).

5. Memiliki keluarga yang berstatus positif COVID-19 atau PDP juga bisa WFH.

Bagi yang bekerja di kantor wajib menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker, dicek suhu tubuh, mencuci tangan pakai sabun atau dengan hand sanitizer.

Antar ASN juga harus menjaga jarak tempat duduk minimal 1 (satu) meter. Para PNS ini masuk kerja seperti biasa, masuk jam 7.30 sampai jam 4 sore. Dan tetap menggunakan finger print untuk presensinya dan mematuhi protokol kesehatan covid-19.

Hal ini dikecualikan untuk para PNS yang memiliki riwayat sakit dan riwayat kontak erat pasien dalam pengawasan atau positif covid-19, dengan menunjukan surat keterangan dari fasilitas kesehatan setempat, paparnya.

Lebih lanjut,Arief menambahkan,untuk penyelenggaraan pelayanan pada unit pelayanan publik dibidang administratif menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi. Untuk unit penyelenggara pelayanan publik, tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan, pungkasnya.

(Hms Rbg/Pur).

Terima kasih atas tanggapannya

%d blogger menyukai ini: