PATI – Kilasfakta.com, Memasuki tahun anggaran 2023, Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati Warsiti meminta, Pemerintah Desa mengikuti petunjuk teknis dalam penggunaan anggaran yang ada. Hal itu disampaikan Warsiti Minggu (22/01/2023) kepada Kilasfakta.com saat diwawancarai siang tadi.
Menurut Warsiti, Anggaran yang masuk ke Pemerintah desa itu beragam, mulai dari Dana Desa (DD), Anggaran Danan Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Asli Desa (PADes) maupun Bantuan Pemerintah lainnya.
Terutama, lanjut Warsiti, terkait dengan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) program BLT Dana Desa (BLT DD). “Sesuai dengan ketentuan dalam PMK, setiap desa mengalokasikan anggaran minimal 10 persen dan maksimal 25 persen dari total pagu anggaran Dana Desa (DD) yang diterima untuk disalurkan dalam Bantuan Langsung Tunai (BLT),” terang Warsiti.
Politisi Fraksi NKRI DPRD Kabupaten Pati ini meminta Pemdes agar selektif dalam menentukan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT DD. “Pembagian bantuan seperti ini sangat riskan menimbulkan kesenjangan social di masyarakat. Oleh sebab itu, kami harapkan, penentuan penerima KPM melalui Musdes yang dipimpin BPD dapat lebih selektif, dapat mengakomodir kriteria yang ditentukan,” sambung Warsiti.
Sebagiaimana diketahui, Pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Desa (Permendes) telah menetapkan alokasi pagu anggaran untuk pelaksanaan program BLT DD di Tahun Anggaran 2023. Secara umum kriteria penerima BLT-DD tahun 2023 ini adalah merujuk kepada tingkat kemiskinan ekstrem.
Pewarta: Purwoko
I am no longer certain where you’re getting your information, however good topic. I must spend some time studying more or figuring out more. Thanks for wonderful information I used tobe looking for this info for my mission.
I was recommended this website by my cousin. I am not sure whether this post is written by him as no one else know such detailed about my difficulty You’re wonderful! Thanks!