PATI – Kilasfakta.com, Masyarakat saat ini seakan dimanjakan oleh pemerintah dengan adanya banyak jenis bantuan sosial (Bansos). Adanya Bantuan Sosial yang dikucurkan oleh Pemerintah pusat tersebut, setidaknya bisa sedikit meringankan beban masyarakat, tak terkecuali di Kabupaten Pati. Namun, ironisnya, adanya bansos itu terkadang melah memunculkan konflik atau permasalah tersendiri di tengah masyarakat. Terutama, bansos terkadang salah sasaran melenceng dari peruntukannya.
Menanggapi hal itu, Roihan, S.Pd.I, Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati berharap, data para penerima manfaat bisa terus dimaksimalkan supaya tidak bergejolak di masyarakat. Pasalnya, permasalah data bansos ini seringkali diperdebatkan di masyarakat. Ada yang benar-benar mampu malah mendapatkan, sedangkan yang miskin tidak mendapat bansos dari Pemerintah.
“Terjadinya permasalahan Bansos itu karena terkait kevalidan data tidak bisa dipertanggung jawabkan. Orang yang seharusnya dapat malah gak dapat dan sebaliknya, ini dimulai dari data, ” ujarnya.
Bahkan dirinya mengatakan jika Komisi D sering kali berkoordinasi dengan pihak Dinas Sosial Kabupaten Pati, terkait data tersebut. Hal itu dilakukannya agar masyarakat miskin yang sebenarnya bisa mendapatkan hak yang seharusnya mereka dapat.
“Langkah itu sebenarnya sudah kita koordinasi dengan dinas sosial dan komisi d supaya kevalidan datanya di singkronkan antara di Disduk Capil dan Dinsos,” ungkapnya.
Roihan juga mengatakan, pada tahun 2023 ini ia berharap supaya data Bantuan sosial bisa tervalidasi dengan baik dan merata, sehingga munculnya konflik di masyarakat dapat terminimalisir. (Adv)