PATI – Kilasfakta.com, – Meskipun memiliki lahan sawah yang cukup luas, Indonesia ternyata masih mendatangkan beras dari luar negeri atau impor dari negara Cina, Thailand, dan Vietnam untuk memenuhi ketahanan pangan. Kebijakan inilah yang dikhawatirkan oleh salah satu anggota komisi B DPRD Kabupaten Pati Sukarno, dapat merusak harga gabah maupun beras lokal. Kekhawatiran Sukarno ini lantaran ia menilai kualitas beras import lebih baik ketimbang beras lokal.
Sebagai badan legislatif di tingkat daerah, Sukarno mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) tidak bisa berbuat banyak. Langkah antisipasi juga harus disiagakan dengan memperhatikan harga gabah petani pasca panen yang seringkali dijual murah.
“Kaitannya dengan beras impor, jangan sampai mempengaruhi harga gabah kering panen. Kemarin harga cukup baik karena ada bencana banjir, sekitar 5.600 perkilo. Pemerintah tentu harus bisa mengantisipasi dengan kebijakan-kebijakan yang memihak rakyat,” tegas politisi dari Partai Golkar ini.
Kendati harga beras impor lebih murah dan diyakini dapat menjaga kestabilan harga. Karno juga berharap harga gabah dari petani dapat stabil. Sehingga ia ingin antara harga jual gabah dengan harga beras di pasaran sama-sama memihak masyarakat.
Dalam hal ini, sesuai dengan tupoksi komisi B DPRD Pati yang bererak di bidang pertanian. Karno mendorong agar Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) dapat menjaga kestabilan stok dan harga beras. Disamping itu, Dinas Pertanian dan Peternakan (Dispertan) juga diharapkan dapat memantau situasi di lapangan, untuk menekan tingginya biaya produksi. “Kami harap harga tidak terlalu tinggi karena berpengaruh terhadap harga gabah. Suplier juga harus dipenuhi agar Gapoktan bisa berjalan dan melindungi petani,” tutup Sukarno. (adv)