PATI – Kilasfakta.com, Bupati Pati, H. Sudewo, menekankan pentingnya tata ruang yang adil dan berpihak pada kepentingan masyarakat dalam kegiatan Diseminasi Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI, Senin (14/7/2025), di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Hadir sebagai narasumber mewakili Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), di mana ia menjabat sebagai Wakil Ketua Umum, Sudewo menyampaikan materi bertajuk “Rekomendasi Kebijakan Daerah mengenai Tata Ruang Wilayah.”
Dalam paparannya, ia menyebut bahwa tata ruang bukan sekadar urusan teknis atau peta zonasi, melainkan proses panjang yang melibatkan banyak tahapan dari pengumpulan data dasar, kajian teknis, identifikasi masalah, hingga sinkronisasi kebijakan antarwilayah.
“Penyusunan rencana tata ruang tidak bisa dilakukan secara instan. Ini proses multidimensi yang tidak cukup dijelaskan dalam 12 menit forum,” ujar Sudewo.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan percepatan pembangunan. Menurutnya, kebijakan tata ruang harus mampu menjadi fondasi yang kuat bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi, namun tetap menjamin keadilan dan kelestarian lingkungan.
Menanggapi implementasi PP Nomor 21 tentang kemudahan berusaha, Sudewo menyoroti masih adanya tumpang tindih kewenangan antara DPR, OSS, kementerian teknis, dan pemerintah daerah.
“Jika tidak ada koordinasi dan sinergi yang baik, maka kebijakan justru bisa menjadi sumber kebingungan, baik bagi masyarakat maupun pelaku usaha,” tegasnya.
Namun ia optimistis, selama komunikasi antarpihak tetap terbuka dan semangat kolaborasi dijaga, tantangan ini bisa diatasi bersama.
“Rakyat menaruh harapan besar pada sistem tata ruang yang adil, transparan, dan memberi kepastian. Semoga forum ini jadi langkah konkret menuju tata kelola ruang yang lebih baik dan berkelanjutan,” tutupnya.
Kegiatan diseminasi ini merupakan bagian dari upaya BULD DPD RI dalam menjaring aspirasi dari daerah serta membangun sinergi regulasi antara pusat dan daerah demi pembangunan nasional yang inklusif dan merata. (Red)