JAKARTA – Kilasfakta.com, Pemerintah terus mendorong digitalisasi sebagai salah satu pengungkit utama untuk memperkuat daya saing dan kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemanfaatan teknologi dinilai tidak hanya mempermudah transaksi, tetapi juga dapat membantu pelaku usaha membangun rekam jejak bisnis yang semakin penting dalam memperoleh akses pembiayaan.
Saat ini, pengguna Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) telah mencapai sekitar 66 juta dengan 44 juta gerai merchant. Perkembangan tersebut menunjukkan semakin luasnya pemanfaatan sistem pembayaran digital di kalangan pelaku usaha.
Transaksi digital juga dinilai memiliki manfaat lebih luas karena dapat membentuk rekam jejak usaha. Data transaksi tersebut berpotensi menjadi salah satu basis dalam proses credit scoring, sehingga membantu UMKM yang sebelumnya belum memenuhi kriteria unbankable untuk memperoleh akses pembiayaan dan berkembang menjadi lebih bankable.
Selain sistem pembayaran digital, pemerintah juga mendorong pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial (AI) untuk mendukung produktivitas UMKM. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha dalam mengembangkan berbagai aspek bisnis sekaligus membuka peluang peningkatan pendapatan.
Dalam upaya meningkatkan kapasitas pelaku usaha, Menko Airlangga juga mendorong UMKM memanfaatkan Program Magang Nasional. Program tersebut dapat menjadi salah satu sarana untuk memperkuat kemampuan, pengetahuan, dan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengembangan usaha.
Menutup sambutannya, Menko Airlangga menekankan pentingnya pelaku UMKM terus meningkatkan kapasitas produksi sekaligus memperkuat kemampuan mempertahankan dan memperluas pasar. Menurutnya, pengalaman negara lain dapat menjadi pembelajaran dalam membangun ekosistem UMKM yang memungkinkan pelaku usaha kecil tumbuh berdampingan dengan perusahaan berskala besar.
Penguatan UMKM tidak cukup hanya melalui tambahan modal. Kapasitas produksi, kemampuan mengelola usaha, pemanfaatan teknologi, serta kemampuan mempertahankan pasar juga menjadi faktor penting agar usaha dapat berkembang secara berkelanjutan.
Sementara itu, Juru Bicara Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menggarisbawahi bahwa akses pembiayaan dan peningkatan kapasitas merupakan dua faktor penting dalam mendorong UMKM naik kelas.
“Pemerintah terus mendorong ekosistem pembiayaan yang inklusif agar semakin banyak UMKM yang dapat mengakses pembiayaan, meningkatkan produktivitas, dan naik kelas secara berkelanjutan. Sinergi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar pembiayaan benar-benar memberikan dampak bagi pengembangan usaha dan perekonomian nasional,” pungkas Haryo.
Dalam kesempatan tersebut turut hadir Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Muhammad Hanif Dhakiri, Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Dian Ediana Rae, serta Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan.
(KEMENKO)