PATI – Kilasfakta.com, Rencana pembangunan museum cagar budaya di eks Kantor Satpol PP Kabupaten Pati menuai perhatian dari legislatif. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk melakukan kajian secara komprehensif sebelum merealisasikan proyek tersebut.
Menurut Narso, setiap kebijakan pembangunan harus memiliki manfaat nyata bagi masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan museum tidak boleh dilakukan secara terburu-buru tanpa analisis yang matang.
“Harus ada kajian dulu, dampaknya untuk masyarakat apa, dampaknya dengan anggaran bagaimana, apalagi ini kita kan adanya efisiensi kan. Jadi kita harus mendahulukan mana yang penting,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini juga perlu menjadi pertimbangan serius. Penurunan dana transfer dari pemerintah pusat membuat pemerintah daerah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas pembangunan.
Narso menyebut, kajian tersebut tidak hanya menyangkut aspek manfaat, tetapi juga terkait kebutuhan anggaran serta keberlanjutan pengelolaan museum ke depan. Dengan begitu, program yang dijalankan benar-benar tepat sasaran.
Sementara itu, terkait pemanfaatan bangunan eks Kantor Satpol PP, ia mengaku belum memiliki alternatif lain selain rencana pembangunan museum. Pihaknya memilih menunggu hasil kajian sebelum memberikan rekomendasi lebih lanjut.
“Kami belum, makanya kita tunggu kajiannya seperti apa,” tambahnya.
Di sisi lain, rencana pembangunan museum tersebut sebelumnya disampaikan oleh Plt Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra. Ia berencana menjadikan bangunan tersebut sebagai pusat penyimpanan benda pusaka dan warisan sejarah daerah.
Menurutnya, selama ini banyak artefak milik Kabupaten Pati yang tersebar di berbagai daerah seperti Yogyakarta dan Kudus. Dengan adanya museum, benda-benda tersebut dapat dihimpun dalam satu lokasi dan dimanfaatkan sebagai sarana edukasi.
“Kantor Satpol PP ini akan kita renovasi, kita jadikan museum cagar budaya Kabupaten Pati,” ungkapnya.
DPRD Kabupaten Pati berharap, keputusan terkait pembangunan museum ini nantinya benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat luas serta kondisi keuangan daerah. (Adv)