PATI – Kilasfakta.com, Perhatian terhadap sektor pendidikan di Kabupaten Pati kembali disuarakan oleh kalangan legislatif. DPRD Kabupaten Pati mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati agar mengalokasikan anggaran khusus untuk program seragam sekolah gratis, khususnya bagi siswa jenjang SD dan SMP negeri.
Usulan tersebut muncul sebagai respons atas aspirasi masyarakat yang mengeluhkan tingginya biaya pendidikan, salah satunya kebutuhan seragam sekolah. Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Danu Ikhsan Hariscandra, mengungkapkan bahwa dirinya kerap menerima keluhan dari warga terkait hal tersebut.
Menurutnya, banyak orang tua siswa yang berharap adanya bantuan dari pemerintah agar biaya seragam tidak lagi menjadi beban tambahan setiap tahun ajaran baru. Ia menilai, kebijakan tersebut sangat relevan untuk membantu masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
“Banyak masyarakat yang menyuarakan agar seragam sekolah bisa digratiskan, khususnya bagi siswa SD dan SMP negeri,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, turut mendukung gagasan tersebut. Ia menilai penyediaan seragam gratis dapat menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mendukung pendidikan.
Menurutnya, program ini tidak hanya membantu meringankan beban orang tua, tetapi juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Pati.
“Penyediaan seragam sekolah gratis dapat menjadi langkah konkret dalam membantu masyarakat serta mendorong pemerataan akses pendidikan di Kabupaten Pati,” jelasnya.
Saat ini, DPRD Kabupaten Pati masih melakukan kajian bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk melihat peluang realisasi program tersebut. Pembahasan mencakup kesiapan anggaran serta mekanisme pelaksanaan agar tepat sasaran.
DPRD Kabupaten Pati berharap program ini dapat direalisasikan pada tahun anggaran mendatang. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan tidak ada lagi siswa yang terkendala biaya dalam mengakses pendidikan dasar.
Selain itu, DPRD Kabupaten Pati juga menegaskan komitmennya untuk terus memperjuangkan aspirasi masyarakat agar dapat terakomodasi dalam kebijakan pembangunan daerah. (Adv)