PATI – Kilasfakta.com, DPRD Kabupaten Pati menyampaikan bahwa usulan perbaikan ruas jalan Godo menuju Kropak masih berada dalam tahap pembahasan sehingga belum dapat dipastikan dikerjakan pada tahun anggaran 2026. Kepastian pelaksanaan proyek akan ditentukan melalui pembahasan Perubahan APBD 2026 atau APBD murni Tahun 2027.
Sekretaris Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Kastomo, mengatakan proses penentuan prioritas pembangunan jalan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta hasil pembahasan bersama pemerintah.
“(Kropak ke Godo) nanti di perubahan atau murni 2027 ya,” kata Kastomo.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa setiap usulan pembangunan tidak dapat langsung direalisasikan karena harus melalui tahapan perencanaan dan penganggaran yang telah diatur dalam mekanisme pemerintahan.
Di sisi lain, Kastomo memastikan bahwa pembangunan ruas jalan dari Desa Godo menuju Desa Sinomwidodo telah memperoleh alokasi dana sebesar Rp2,5 miliar. Proyek tersebut menjadi salah satu prioritas yang akan segera dilaksanakan setelah seluruh proses pengadaan selesai.
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan informasi yang diterima dari DPUTR Kabupaten Pati, saat ini proses pemilihan penyedia jasa masih berlangsung. Apabila tidak mengalami kendala, pekerjaan fisik akan dimulai pada Agustus 2026 dengan panjang penanganan sekitar 1,3 kilometer.
Kastomo berharap proyek tersebut dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kelancaran akses transportasi antarwilayah.
Sementara itu, bagi warga yang menantikan perbaikan ruas Godo–Kropak, DPRD meminta agar tetap bersabar sambil menunggu hasil pembahasan anggaran. DPRD berkomitmen terus memperjuangkan berbagai usulan pembangunan infrastruktur yang menjadi kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, peningkatan kualitas jalan merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, memperlancar distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari.
DPRD Kabupaten Pati memastikan akan terus mengawal proses pembahasan anggaran sehingga pembangunan jalan dapat dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan fiskal daerah. (Adv)