PATI – Kilasfakta.com, Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, SE menyebut, untuk program normalisasi sungai, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati tinggal menagih kepada Pemerintah Pusat.
Hal itu disampaikan Ali saat wawancara dengan sejumlah wartawan usai mengikuti Rapat Koordinasi Badan Angaran DPRD dengan eksekutif, Jumat (13/01/2023) kemarin siang. Rakor diikuti Sekretaris Daerah, Tim TAPD, Dinas PUTR, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kasat Pol PP, Baznas, dan dinas terkait lainnya.
Menurut Ali, pada tahun 2017, Pemerintah Pusat sudah pernah melakukan pemaparan terkait dengan rencana pembuatan kali sodetan, sebagai langkah atau upaya untuk mengantisipasi terjadinya banjir di Kabupaten Pati.
“Jadi, Pemkab Pati sebenarya tinggal menagih ke Pemerintah Pusat. Karena, dulu itu, tahun 2017, pernah dipaparkan oleh balai besar Semarang, kemudian di Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Pusat, Kementerian terkait dengan rencana atau plain pembuatan kali sodetan,” terang Ali.
Artinya, lanjut Ali, Pemerintah Pusat sudah merencanakan hal tersebut. “Tinggal menindaklanjutinya. Karena untuk perencanaan ini membutuhkan angaran yang sangat besar, dan tidak mungkin mampu dicover oleh Pemkab atau lewat ABPD. Harus ada campur tangan Pusat, yaitu melalui APBN,” sambungnya”.
Lebih lanjut, Ketua DPRD Kabupaten Pati ini berharap, normalisasi kali secara total dapat segera direalisasi untuk mengantisipasi terjadinya banjir di Kabupaten Pati.
Selama ini, lanjut Ali, banjir di Pati ini salah satu penyebabnya adalah akibat luapan air dari pegunungan muria, pegunungan kendeng, luapan bending Wilalung di Kudus dan juga luapan dari Demak.
Pewarta: Purwoko