JAKARTA – Kilasfakta.com, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim soal big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Terkait hal itu, banyak pihak mempertanyakan soal klaim tersebut. Termasuk Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto. Hasto merespons pernyataan Luhut yang mengklaim memiliki big data pemilih Indonesia yang ingin penundaan Pemilu 2024.
Hasto juga mempertanyakan kapasitas Luhut dalam berbicara mengenai hal tersebut. Jika berbicara politik, hukum dan keamanan, lanjut Hasto, itu menjadi ranah Menkopolhukam. “Dan jika berbicara soal politik demokrasi, tatanan pemerintahan, itu kapasitasnya Menteri Dalam Negeri, Pak Tito Karnavian,” tegas Hasto.
Menurut Hasto, sebagai pembantu Presiden Joko Widodo, Luhut harus mengklarifikasi ucapannya terkait big data penundaan Pemilu 2024 ini. Selain itu, Luhut dianggapnya juga harus mempertanggungjawabkan ucapannya secara akademis.
Lebih lanjut, Hasto menyatakan, bahwa PDIP mengajak agar semua menteri yang merupakan pembantu Presiden Jokowi tidak memiliki pendapat berbeda dengan Kepala Negara menyangkut isu Pemilu 2024. “Pembantu presiden juga tidak membuat pernyataan yang malah menjadi energi negatif. Padahal, Pak presiden terus berupaya membangun optimisme dan tengah bekerja keras dalam mengatasi pandemic,” imbuh Hasto.
Hasto menambahkan, presiden sudah berulang kali mengatakan sikapnya secara tegas dan pemerintah sudah sepakat pemilu tanggal 14 Februari 2024. “Lalu kenapa ada pembantu presiden yang membuat wacana yang tidak menyehatkan di dalam situasi politik nasional?” tegas Hasto. (Wk/Tp/Nt)