DEMAK- mediakilasfakta.com
Menanggapi aksi demonstrasi damai dari Forum Honorer R2-R3 Kabupaten Demak belum lama ini, Bupati Demak Eistianah justru menyebutnya tidak etis. Hal ini ia sampaikan didepan awak Media setelah agenda rapat Paripurna di Gedung DPRD baru-baru ini.
Kalimat tidak etis ia sampaikan, manakala Pemkab saat ini sedang fokus menangani dampak bencana, namun Eistianah tetap akan memperhatikan semua Guru honorer di Kabupaten Demak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketika dikonfirmasi lebih lanjut mengenai gaji atau pendapatan Guru Honorer yang dipotong, Eistianah belum bisa menjawab, karena saat itu ia mengaku belum ada koordinasi dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait.
“Kemarin mungkin kalau ada Guru (Demo) sebenarnya tidak etis. Bagaimana kita saat ini sedang menangani bencana banjir secara langsung dan kita perhatikan. Intinya, Pemkab sangat memperhatikan semua Honorer yang ada di Kabupaten Demak, dan Pemkab adalah melaksanakan Keputusan dari MenPan RB (Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Secara Bertahab selalu kita usahakan, “ujar Eistianah.
Terkait gaji Guru Honorer yang dipotong, “Saya belum mengerti. Nanti kita coba koordinasikan atau tanyakan dengan OPD terkait. Kami tidak berani menjawab saat ini. Karena saya belum tahu masalahnya, “tambahnya.
Pernyataan Bupati yang menyebut tidak etis terhadap aksi damai Forum Guru Honorer R2-R3, rupanya mendapat kecaman oleh berbagai pihak, salah satunya dari Ketua LSM Harimau (Harapan Indonesia Maju) Tono Masiran, SE. Pernyataan tersebut menurutnya sangat mencederai rasa kemanusiaan pada rekan-rekan Guru Honorer. Menurutnya, Bupati Demak menunjukkan bahwa yang bersangkutan tidak punya empati.
“Pernyataan itu menunjukkan ketidakpedulian seorang pemimpin terhadap nasib rakyatnya atau kepedulian sosial. Ini sangat mencederai rasa kemanusiaan pada rekan-rekan Guru Honorer. Saya khawatir, sikap tidak peduli terhadap nasib rakyat ini akan berimbas kepada kebijakan dan porsi anggaran untuk rakyat, “ujar Tono Masiran.
Sebelumnya diberitakan, belum lama ini sekitar 500 orang yang mengatasnamakan Forum Guru Honorer R2 dan R3 melakukan aksi demonstrasi damai di kantor DPRD Kabupaten Demak. Dengan melakukan yel-yel dan berbagai orasi, aksi massa juga membentangkan spanduk dan beberapa poster tuntutan.
Melaui perwakilan, massa ditemui Ketua DPRD Kabupaten Demak Zayinul Fata dan Ketua Komisi D Mu’thi kholil. Audensi saat itu berjalan sangat hangat. Setelah mendengarkan keluhan dan tuntutan dari Forum Guru honorer, Zayinul Fata berencana membentuk Pansus untuk menelusuri aduan pemotongan honorarium gaji PTT/GTT dari BOS. Ia juga berjanji memperjuangkan gaji PPPK paruh waktu besarannya akan disetarakan UMK dan 1500 orang PTT/GTT se Kabupaten Demak akan diusulkan kepada Pemerintah pusat menjadi PPPK penuh waktu.
Dilain sisi, atas arahan Pimpinan Dewan, Mukti Kholil menyampaikan akan mengumpulkan data-data dulu sesuai hasil audensi. Dari Komisi A dan Komisi D DPRD Kabupaten Demak dalam waktu dekat akan kordinasi dengan inspektorat dan Dinas Pendidikan. (MAT)
