PATI – Kilasfakta.com, – Kebijakan baru di dunia pendidikan Kabupaten Pati mendapat respons positif dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPRD Pati, Ali Badrudin. Ia menilai Surat Edaran Disdikbud Nomor 105/400.3/2026 sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah kepada masyarakat, khususnya para orang tua siswa.
Dalam pernyataannya, Ali Badrudin menyoroti pentingnya menghapus praktik penggalangan dana oleh komite sekolah. Menurutnya, selama ini masih terdapat keluhan dari wali murid terkait beban biaya tambahan yang tidak sedikit. Dengan adanya kebijakan ini, ia berharap pendidikan dapat berjalan lebih inklusif dan tidak diskriminatif.
Tak hanya itu, pelarangan outing class di luar daerah juga dianggap sebagai langkah bijak. Selain mengurangi beban biaya, kebijakan tersebut dinilai mampu mendorong optimalisasi potensi lokal di Kabupaten Pati sebagai sarana pembelajaran.
“Terkait dengan larangan kegiatan di luar sekolah, atau study tour di luar daerah, ini perlu ditaati. Kita ini kan memiliki banyak tempat wisata yang patut untuk dikunjungi oleh anak-anak kita, sekaligus menenamkan rasa cinta pada wisata lokal terhadap anak-anak. Selain biaya murah, anak-anak juga bisa terhibur,” jelasnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini juga mengapresiasi aturan mengenai kegiatan wisuda yang tidak lagi diwajibkan, dan harus dilaksanakan secara sederhana. “Esensi dari pendidikan itu kan bukan terletak pada seremonial saja, melainkan lebih kepada kualitas pembelajaran,” tegas Ali.
Lebih lanjut, Ali juga mengingatkan sekolah untuk segera menyerahkan ijazah kepada siswa sebagai hak yang tidak boleh ditunda. “Kalau dari Kementerian Pendidikan dasar dan Meneengah sudah keluar, ya langsung dibagikan saja,” tutupnya. (Adv)