PATI – Kilasfakta.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati menunjukkan dukungan penuh terhadap perjuangan para nelayan yang meminta penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi untuk kapal di atas 30 Gross Ton (GT). Dukungan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badruddin.
Menurut Ali, DPRD Pati tidak hanya memberikan dukungan secara moral, tetapi juga siap ikut mengawal aspirasi nelayan hingga ke pemerintah pusat di Jakarta. Ia menilai tuntutan nelayan sangat wajar mengingat tingginya biaya operasional yang harus ditanggung para pelaku usaha perikanan saat melaut.
Sebagaimana diketahui, nelayan di Kabupaten Pati meminta agar harga BBM non subsidi khusus kapal besar diturunkan menjadi Rp13.600 per liter. Saat ini, harga BBM yang mereka gunakan mencapai sekitar Rp30.000 per liter, angka yang dinilai terlalu memberatkan.
“Kami DPRD Kabupaten Pati mendukung dan setuju atas tuntutan para nelayan untuk menurunkan BBM yang memberatkan para nelayan,” ujar Ali.
Ia mengatakan, tingginya harga BBM telah berdampak langsung terhadap keberlangsungan usaha para nelayan. Banyak kapal harus mengurangi aktivitas melaut karena biaya operasional semakin tinggi, sementara hasil tangkapan belum tentu mampu menutup pengeluaran.
Ali menilai kondisi tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pemerintah, kata dia, perlu hadir memberikan solusi agar sektor perikanan tetap berjalan dan kesejahteraan nelayan tidak semakin terpuruk.
Menurutnya, nelayan memiliki peran penting dalam menjaga pasokan pangan, khususnya hasil perikanan yang menjadi kebutuhan masyarakat luas. Karena itu, perhatian terhadap nasib nelayan dianggap sebagai langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Kami bersama Plt Bupati Pati tentunya akan mengawal sampai ke Jakarta. DPRD Kabupaten Pati juga akan ikut mengawal karena nelayan sudah terbukti menjadi penyangga pangan dan taat membayar pajak,” jelasnya.
Kabupaten Pati sendiri dikenal sebagai salah satu daerah dengan aktivitas perikanan yang cukup besar di pesisir utara Jawa Tengah. Ribuan warga menggantungkan hidup dari sektor kelautan dan perikanan, mulai dari nelayan, pedagang ikan, hingga pelaku industri pengolahan hasil laut.
Kenaikan harga BBM dalam beberapa waktu terakhir disebut berdampak luas terhadap sektor tersebut. Tidak sedikit nelayan yang mengaku penghasilannya menurun drastis akibat tingginya biaya bahan bakar.
DPRD Kabupaten Pati berharap pemerintah pusat dapat mendengar aspirasi para nelayan dan segera mencari solusi terbaik. Penurunan harga BBM dinilai penting agar aktivitas melaut kembali normal dan roda ekonomi masyarakat pesisir tetap bergerak.
Selain itu, dukungan pemerintah dianggap menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional dari sektor perikanan. DPRD Kabupaten Pati menilai kesejahteraan nelayan harus menjadi perhatian bersama karena mereka merupakan bagian penting dalam rantai distribusi pangan nasional. (Adv)