PATI – Kilasfakta.com, – Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menaruh harapan besar terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang saat ini mulai dilaksanakan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pati. Menurutnya, hasil sensus tersebut harus mampu menjadi dasar yang kuat dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi yang lebih terarah dan tepat sasaran.
Menurutnya, data ekonomi yang akurat sangat dibutuhkan pemerintah untuk memahami kondisi riil masyarakat dan dunia usaha. Dengan data tersebut, berbagai program pembangunan dapat dirancang sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki daerah.
“Saya berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 nantinya dapat menjadi pijakan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Legislator partai berlambang kepala banteng ini menjelaskan, Kabupaten Pati memiliki potensi ekonomi yang besar, baik dari sektor pertanian, perikanan, perdagangan, industri kecil dan menengah, maupun sektor jasa. Potensi tersebut perlu dipetakan secara komprehensif agar dapat dikembangkan secara maksimal.
Selama ini, lanjutnya, salah satu tantangan dalam pembangunan ekonomi adalah ketersediaan data yang lengkap dan mutakhir. Oleh karena itu, Sensus Ekonomi 2026 diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi ekonomi daerah.
Ali juga mengajak masyarakat dan pelaku usaha untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan informasi yang benar kepada petugas. Menurutnya, kualitas data yang diperoleh akan sangat menentukan kualitas kebijakan yang dihasilkan.
“Semakin baik data yang diperoleh, maka semakin tepat pula program pembangunan yang akan disusun pemerintah. Pada akhirnya, manfaatnya akan kembali dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Sebagaimana diketahui, Pemkab Pati telah mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Pendataan sensus akan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.345 petugas sensus yang ditujukan untuk memperoleh data riil dunia usaha sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi daerah. (Adv)