PATI – Kilasfakta.com, Tingginya angka pengangguran di Kabupaten Pati menjadi perhatian serius kalangan legislatif. Anggota DPRD Kabupaten Pati, Hj. Muntamah, meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk mempercepat upaya membuka lapangan pekerjaan melalui kerja sama dengan dunia usaha dan investor. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan angka pengangguran sekaligus meminimalkan potensi meningkatnya tindak kriminalitas di tengah masyarakat.
Muntamah mengatakan persoalan pengangguran tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga dapat memicu berbagai persoalan sosial apabila tidak segera ditangani. Menurutnya, semakin banyak masyarakat yang belum memperoleh pekerjaan, maka risiko munculnya tindak kriminal juga berpotensi meningkat.
Ia menilai pemerintah daerah perlu mengambil langkah yang lebih agresif dalam menciptakan kesempatan kerja. Salah satunya dengan memperkuat kolaborasi bersama perusahaan maupun pelaku industri yang telah beroperasi di Kabupaten Pati, sekaligus mengundang investor baru untuk menanamkan modalnya.
Menurut anggota Komisi D DPRD Kabupaten Pati, Hj. Muntamah, lulusan sekolah menengah atas (SMA) maupun perguruan tinggi menjadi kelompok yang cukup banyak menghadapi kesulitan memperoleh pekerjaan. Kondisi tersebut perlu mendapat perhatian agar para lulusan baru memiliki kesempatan memasuki dunia kerja sesuai kompetensi yang dimiliki.
“Pemkab harus menyediakan lapangan pekerjaan dengan cara menggandeng perusahaan terkait,” ujar Muntamah.
Selain menjalin kerja sama dengan perusahaan yang sudah ada, Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Pati itu juga mendorong pemerintah daerah memperluas kemitraan dengan investor dari luar daerah. Menurutnya, semakin banyak perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Pati, maka peluang terbukanya lapangan kerja baru juga akan semakin besar.
Ia menjelaskan bahwa investasi tidak hanya memberikan manfaat berupa peningkatan aktivitas ekonomi daerah, tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah yang lebih banyak. Dengan demikian, angka pengangguran di Kabupaten Pati dapat ditekan secara bertahap.
Muntamah meyakini bahwa penurunan angka pengangguran akan memberikan dampak positif terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Sebab, masyarakat yang memiliki pekerjaan tetap akan memperoleh penghasilan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
“Apabila ada kesempatan harus berani menjalin kerja sama dengan investor lain, yang dapat membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas. Adanya banyak lapangan pekerjaan, kami berharap dapat mengurangi pengangguran,” katanya.
Lebih lanjut, ia menyebut persoalan pengentasan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintah daerah. Meski membutuhkan waktu, berbagai program penciptaan lapangan kerja harus terus dijalankan secara berkelanjutan agar hasilnya dapat dirasakan masyarakat.
Menurut Muntamah, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang mampu menciptakan kesempatan kerja seluas-luasnya. Dengan semakin banyak masyarakat yang bekerja, tingkat pengangguran diharapkan terus menurun dan berbagai persoalan sosial yang dipicu oleh faktor ekonomi juga dapat diminimalkan.
“Pemkab punya kewajiban menyejahterakan masyarakatnya, salah satunya adalah dengan membuka peluang kerja sehingga angka pengangguran dapat ditekan semaksimal mungkin,” pungkasnya.
Ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan investor dapat terus diperkuat sehingga Kabupaten Pati mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan terbukanya lebih banyak lapangan kerja, tidak hanya angka pengangguran yang menurun, tetapi juga kesejahteraan masyarakat meningkat serta potensi kriminalitas akibat tekanan ekonomi dapat ditekan. (Adv)