PATI – Kilasfakta.com, Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Roihan menilai belum semua sekolah menerapkan kurikulum merdeka. Hal ini tak terlepas dari kondisi sarana dan prasarana di sejumlah sekolah yang masih belum memadai.
Roihan menegaskan, dia tidak menolak kurikulum terbaru itu. Namun, semua sekolah tidak bisa dipukul rata untuk menjalankan kurikulum ini. “Lembaga pendidikan di daerah, baik negeri maupun swasta, mau distandarkan semua. Padahal tidak sama kemampuannya. Pada dasarnya saya mendukung, tapi ada hal yang perlu jadi perhatian. Ini momentum yang tepat membahas standarisasi ini,” papar politisi Nasdem ini.
Roihan menambahkan, keberlangsungan kurikulum merdeka ini juga belum bisa dipastikan. Menurut Roihan, kurikulum pendidikan yang terus-menerus berganti berdampak negatif kepada pelajar. “Jangan-jangan kalau menteri pendidikan ganti, nanti kurikulumnya berganti lagi. Kalau kurikulum ganti-ganti, nanti yang jadi korban anak-anak,” ujar dia.
Sebelumnya, Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, menegaskan Kurikulum Merdeka bakal jadi kurikulum nasional di 2024. Permendikbdristek tengah dipersiapkan. “Akan ada Permendikbudristek yang baru untuk menyatakan bahwa ini adalah kurikulum nasional,” kata Nino, sapaan karib Anindito, di Gedung A Kemendikbudristek, Selasa, 5 Maret 2024.
Pihaknya akan kembali berdiskusi dengan pemangku kepentingan untuk mempersipkan hal tersebut. Pemangku kepentingan juga dilibatkan saat merancang kurikulum prototipe di tahun 2020. (Adv)