PATI – Kilasfakta.com, Upaya mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat terus dilakukan di Kabupaten Pati. DPRD Kabupaten Pati bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk membahas percepatan program perumahan bersubsidi.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis menjadi fokus pembahasan, di antaranya akses kredit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), penataan ruang terbuka hijau, serta pengelolaan kawasan permukiman yang aman dan nyaman.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kepala Bidang Perumahan, Ahmad Qosim, menjelaskan bahwa program perumahan bersubsidi terbuka bagi masyarakat luas, termasuk pedagang kaki lima.
“Silakan memilih perumahan yang sesuai, kemudian datang ke perbankan. Bahkan pedagang kaki lima pun bisa mengajukan kredit perumahan bersubsidi karena DP hanya 1 persen,” jelasnya.
Ia menambahkan, skema pembiayaan melalui program FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) menawarkan kemudahan bagi masyarakat. Cicilan yang terjangkau dinilai mampu membantu masyarakat memiliki rumah sendiri.
Selain itu, pemerintah juga memastikan pengawasan terhadap pembangunan perumahan agar sesuai standar, termasuk penyediaan ruang terbuka hijau.
“Kami akan mengawal sampai terbangun dan memastikan ruang terbuka hijau terpenuhi,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Samsi, menegaskan bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah.
“Kita selalu mendorong agar program perumahan bersubsidi ini dapat segera terealisasi,” ujarnya.
Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati lainnya, H. Wardjono, menilai FGD ini penting untuk menyelaraskan berbagai program, termasuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) dan backlog perumahan.
Dengan adanya forum ini, diharapkan solusi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan hunian yang layak dan terjangkau. (Adv)