PATI – Kilasfakta.com, Kondisi jalan rusak di sejumlah wilayah Kabupaten Pati kembali menjadi sorotan DPRD Kabupaten Pati. Banyaknya keluhan masyarakat terkait infrastruktur jalan membuat DPRD mendesak agar perbaikan segera direalisasikan oleh pemerintah daerah.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Joni Kurnianto mengatakan pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Pati untuk membahas proyek perbaikan jalan tahun 2026.
Dalam rapat tersebut, DPRD meminta kepastian jadwal pelaksanaan proyek, mengingat masyarakat sudah lama mengeluhkan kerusakan jalan yang dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari.
“Sudah rapat koordinasi dengan DPUTR. Kami menanyakan kapan proyek jalan dimulai dan dijawab bahwa akhir bulan Mei ini sudah mulai berjalan,” ujar Joni.
Ia menjelaskan, rapat koordinasi itu dihadiri langsung oleh pejabat DPUTR termasuk kepala bidang terkait. DPRD Kabupaten Pati ingin memastikan proyek infrastruktur tahun 2026 benar-benar berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami keterlambatan.
Menurut Joni, kondisi jalan rusak bukan hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Banyak warga mengeluhkan kerusakan jalan karena dapat membahayakan keselamatan pengendara dan memperlambat distribusi barang.
Politisi Partai Demokrat tersebut menyebut tahap awal perbaikan akan difokuskan pada sekitar 28 ruas jalan prioritas di Kabupaten Pati. DPRD Kabupaten Pati meminta agar pelaksanaan proyek dilakukan secara maksimal agar hasil pembangunan benar-benar berkualitas.
Ia juga menyinggung persoalan kualitas pekerjaan jalan pada tahun sebelumnya yang sempat menuai sorotan masyarakat. Karena itu, DPRD Kabupaten Pati meminta DPUTR melakukan evaluasi menyeluruh agar masalah serupa tidak kembali terjadi.
“Kami berharap kualitas pekerjaan diperhatikan supaya kejadian tahun lalu tidak terulang lagi,” tegasnya.
Selain soal kualitas proyek, Joni turut menyoroti temuan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang sebelumnya berkaitan dengan sistem di DPUTR. Ia berharap persoalan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola pekerjaan infrastruktur ke depan.
“Harapan kita dengan kejadian kemarin terkait KPK dan BPK, sistemnya benar-benar diperbaiki,” katanya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp235 miliar untuk program perbaikan jalan tahun 2026.
Menurut Chandra, saat ini proses masih berada pada tahap lelang melalui sistem e-katalog yang dilakukan oleh DPUTR.
“Sudah kami informasikan kepada DPUTR untuk mulai melaksanakan proses lelang dengan sistem e-katalog,” jelas Chandra.
Ia memastikan setelah proses lelang selesai, pengerjaan fisik jalan akan segera dimulai. Pemerintah daerah berharap proyek tersebut mampu meningkatkan kualitas infrastruktur dan mendukung aktivitas masyarakat di Kabupaten Pati. (Adv)