PATI – Kilasfakta.com, Pemerintah desa di Kabupaten Pati diminta memaksimalkan bantuan keuangan (bankeu) dari pemerintah provinsi maupun kabupaten menyusul menurunnya alokasi Dana Desa (DD). DPRD Kabupaten Pati menilai keberadaan bankeu sangat penting untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan roda pemerintahan desa.
Anggota Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Danu Ikhsan Harischandra mengatakan penurunan Dana Desa membuat pemerintah desa harus lebih kreatif dan bijak dalam mengelola anggaran pembangunan.
“Harapannya kita ada bankeu dan lain-lain untuk mendorong pemerintahan desa terus berjalan,” ujar Danu.
Menurutnya, pembangunan di tingkat desa tidak bisa hanya mengandalkan Dana Desa yang saat ini jumlahnya dinilai semakin terbatas. Karena itu, bantuan keuangan dari pemerintah daerah dan provinsi diharapkan mampu menjadi penopang tambahan untuk mendukung program pembangunan desa.
Danu menyebut, anggaran Dana Desa yang kini berada di kisaran Rp300 juta lebih dinilai belum cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan di desa. Sementara di sisi lain, kebutuhan masyarakat terus meningkat setiap tahunnya.
“Untuk pembangunan di tingkat desa terus terang saja kurang dengan adanya Dana Desa yang berkurang drastis,” katanya.
Ia menjelaskan, pemerintah desa tetap dituntut menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan masyarakat meskipun menghadapi keterbatasan anggaran. Oleh sebab itu, pemanfaatan bankeu perlu dilakukan secara maksimal agar pembangunan desa tidak terhambat.
Menurut Danu, penggunaan anggaran harus benar-benar diprioritaskan untuk kebutuhan masyarakat dan program yang memberikan manfaat langsung bagi warga desa.
Selain menyoroti soal pembangunan, DPRD Kabupaten Pati juga mengingatkan agar pemerintah desa mengelola Dana Desa dan bankeu secara transparan serta sesuai aturan yang berlaku.
Danu menegaskan bahwa anggaran yang bersumber dari pemerintah tidak boleh disalahgunakan oleh oknum tertentu. Ia berharap tidak ada lagi kasus korupsi Dana Desa maupun bantuan keuangan di Kabupaten Pati.
“Kalau ada oknum yang seperti itu ya itu sudah berlalu, kita menyambut bagaimana Pati ini lebih baik daripada yang kemarin,” tegasnya.
Ia berharap seluruh kepala desa dan perangkat desa mampu menjaga amanah dalam pengelolaan anggaran. Menurutnya, tata kelola yang baik akan berdampak langsung terhadap kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.
DPRD Kabupaten Pati juga berharap pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap kebutuhan desa, terutama dalam hal dukungan anggaran pembangunan. Bantuan keuangan dinilai menjadi salah satu solusi untuk menjaga stabilitas pembangunan desa di tengah keterbatasan Dana Desa.
Dengan pengelolaan anggaran yang tepat dan dukungan bantuan keuangan yang maksimal, pemerintah desa diharapkan tetap mampu menjalankan program pembangunan secara optimal demi meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa di Kabupaten Pati. (Adv)