PATI – Kilasfakta.com, DPRD Kabupaten Pati resmi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pati, Jumat (17/4/2026).
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menyampaikan bahwa kolaborasi ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga legislatif.
“Dengan MoU ini, ketika kita menjalankan fungsi dan tugas sebagai anggota DPRD Kabupaten Pati, baik fungsi pengawasan, budgeting maupun legislasi, akan berjalan dengan baik,” ujar Ali Badrudin.
Dirinya menjelaskan, kerja sama ini juga menjadi bentuk kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan. Menurutnya, pendampingan dari pihak kejaksaan akan membantu DPRD Kabupaten Pati dalam meminimalisir potensi kesalahan atau penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Ketika kita mengambil satu keputusan, dengan adanya MoU ini tentu menjadi fungsi kehati-hatian,” tambahnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan ini menilai, sinergi antara DPRD Kabupaten Pati dan Kejari Pati sangat penting, mengingat kompleksitas persoalan hukum yang kerap muncul dalam proses pemerintahan. Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat.
Sementara itu, Kepala Kejari Pati, Hari Wibowo, menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari berbagai persoalan hukum yang sebelumnya disampaikan DPRD Kabupaten Pati.
“Penandatanganan ini menindaklanjuti banyaknya persoalan hukum yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan di DPRD Kabupaten Pati,” jelasnya.
Kepala Kejari Pati, Hari Wibowo, menambahkan, pihak kejaksaan akan memberikan pendampingan, khususnya dalam aspek teknis legislasi, termasuk memberikan pendapat hukum dalam penyusunan peraturan daerah. (Adv)