PATI – Kilasfakta.com, Anggota Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati Suwarno, mengimbau agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati lebih bijak dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) khususnya bagi para guru. Ia menilai, belum selesainya permasalahan guru honorer yang ada saat ini dikarenakan Pemkab Pati kurang bijak dalam mengambil keputusan.
Suwarno menyayangkan, masih adanya sekolah khususnya SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah Pertama) yang membuka keran guru honorer. Menurutnya hal ini akan semakin menambah beban Pemkab karena para guru selalu meminta diangkat menjadi PPPK.
Dikatakan oleh Suwarno, saat ini masih terdapat ratusan bahkan ribuan guru honorer yang sudah mengabdi lama atau prioritas satu (P1) tetapi belum mampu diakomodir kedalam PPPK. Sehingga dirinya meminta agar dalam penerimaan PPPK tahun 2024 mengutamakan P1 untuk diangkat menjadi PPPK
“Bukan yang baru, tetapi yang sudah mengajukan lama. Tetapi bisa saja tidak diteruskan. Jika saya lihat dari masa kerjanya, harus bisa masuk ke Dapodik,” terang Suwarno.
Wakil rakyat asal Kecamatan Winong ini menambahkan, jikapun Pemkab melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) harus membuka lowongan guru honorer dengan alasan kekurangan siswa. Dirinya meminta agar guru yang baru tidak dimasukan dulu ke dalam Dapodik (Daftar Pokok Pendidik). “Bukannya yang baru lulus dimasukan ke Dapodik, bukan seperti itu. Bisa saja keteledoran beberapa petugas, mulai dari sekolah sampai dinas. Saya kira untuk SMP lebih tertib, karena guru-gurunya lebih peduli,” tandas politisi dari PDIP ini. (Adv)