JAKARTA – Kilasfakta.com, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas cakupan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal lewat penguatan regulasi, penganggaran, dan kolaborasi lintas sektor. Upaya itu membawa Jateng masuk 10 kandidat pemerintah provinsi dalam penilaian nasional Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek Award) 2026. Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, mewakili Gubernur Ahmad Luthfi, memaparkan capaian tersebut di hadapan Tim Penilai Tingkat Pusat di Pullman, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Taj Yasin menilai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja tidak semestinya hanya menjangkau pekerja formal. “Kecelakaan kerja bukan hanya orang-orang yang kerja di formal saja, akan tetapi menjaga kecelakaan kerja dari masyarakat kita yang nonformal,” katanya. Salah satu langkah Pemprov adalah memberi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pengajar keagamaan lintas agama lewat program insentif yang disertai kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ia berharap kolaborasi ini terus dikembangkan dan mengapresiasi BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY, Cahyaning Indriasari, menjelaskan bahwa Jamsostek Award menilai komitmen pemerintah daerah memperluas cakupan Universal Coverage Jamsostek. Kepesertaan di Jateng naik dari 36 persen pada 2024 menjadi 39 persen pada 2025, didukung regulasi provinsi dan kabupaten/kota serta program bagi pekerja rentan. Program pengajar keagamaan yang berjalan sejak 2023 mencakup sekitar 230 ribu orang, dengan 230.830 penerima insentif pada 2025. Perlindungan juga diberikan kepada sekitar 13.017 petani tembakau, petani, dan buruh tani pada 2025 melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Meski begitu, Cahyaning mengakui perluasan perlindungan pekerja informal masih menjadi pekerjaan rumah. “Jawa Tengah ini masih punya gap yang cukup besar, terutama untuk pekerja sektor informal. Karena komposisi tenaga kerja kita sekitar 60 persen merupakan pekerja informal, seperti petani, nelayan, dan sebagainya,” jelasnya. Dari sekitar 19 juta pekerja di Jateng, sebagian besar informal dan belum seluruhnya terdaftar.
Untuk memperluas jangkauan, BPJS Ketenagakerjaan dan Pemprov menyiapkan program Garwo Surgo dan Ngopeni Ngelakoni Desa, yang melibatkan perusahaan serta agen penggerak jaminan sosial di desa. Pekerja yang telah terlindungi diharapkan mengajak anggota keluarganya di sektor informal menjadi peserta mandiri. Cahyaning menargetkan Jateng masuk tiga besar. “Target saya sih Jateng bisa masuk 3 besar ya. Karena kalau melihat goodwill-nya pemerintah Jateng ini sudah sangat banyak berubah,” ujarnya. Selain Pemprov Jateng, PT Selalu Cinta Indonesia asal Salatiga juga masuk nominasi.
(Hms.Jtg)