JEPARA. – Kilasfakta com | Pemerintah Kabupaten Jepara resmi melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama secara definitif dalam upacara yang digelar di Gedung Shima, Senin (15/11). Pelantikan yang dipimpin langsung oleh Bupati Jepara H. Witiarso Utomo ini menjadi bagian dari langkah strategis penguatan birokrasi pasca periode transisi pemerintahan.
Pelantikan tersebut sekaligus mengakhiri kekosongan sejumlah jabatan strategis yang selama ini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt). Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap efektivitas pengambilan kebijakan dan percepatan program pembangunan daerah.
Keenam pejabat yang dilantik merupakan hasil seleksi terbuka yang diselenggarakan oleh Panitia Seleksi (Pansel) dan telah melalui tahapan administrasi, uji kompetensi, hingga penilaian akhir sesuai ketentuan perundang-undangan, sebagai upaya menjaga prinsip merit system dalam pengisian jabatan birokrasi.
Adapun pejabat yang dilantik adalah:
1. Karunatiti, SE, MM sebagai Kepala Bappeda Litbang.
2. Budhi Sulistyawan, SSTP, MSi sebagai Kepala Diskominfo.
3. Edy Sarwoko, SKM, MMKes sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
4. Mudhofir, SPT, MSi sebagai Kepala DKPP.
5. Drs. Arwin Noor Isdiyanto sebagai Kepala BPBD.
6. Anjar Jambore Widodo, S.Sos, MH sebagai Kepala Disperindag.
Prosesi pelantikan berlangsung khidmat dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan. Seluruh pejabat menandatangani berita acara sebagai bentuk komitmen menjalankan amanah jabatan.
Dalam sambutannya, Bupati Jepara menegaskan pentingnya netralitas aparatur sipil negara (ASN) serta profesionalisme dalam menjalankan tugas birokrasi, terutama di tengah dinamika politik daerah.
“Jabatan ini bukan hadiah politik. Bekerjalah sesuai amanat institusi, bukan kepada bupati. ASN harus tetap netral dan profesional,” tegas Witiarso Utomo.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa pengisian jabatan dilakukan bukan berdasarkan kedekatan politik, melainkan kompetensi dan kinerja.
Bupati juga menekankan agar pejabat yang baru dilantik tidak terjebak pada kepentingan kelompok maupun tekanan politik tertentu.
Dari sisi birokrasi, Bupati meminta para pejabat segera melakukan konsolidasi internal, memperkuat koordinasi lintas OPD, serta memastikan program prioritas daerah dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Hal ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur daerah.
Selain itu, Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada pejabat yang telah bekerja selama kurang lebih sepuluh bulan terakhir dalam masa transisi pemerintahan. Ia berharap pejabat definitif yang baru dilantik mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Serap aspirasi masyarakat, pahami persoalan riil di lapangan, dan hadirkan kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Pelantikan enam pejabat tinggi pratama ini dinilai sebagai momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Jepara untuk memperkuat stabilitas birokrasi, mempercepat realisasi program pembangunan, serta menjaga jarak profesional antara kepentingan politik dan tata kelola pemerintahan. ***(khuz-jpr)