BOYOLALI – Kilasfakta.com, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gerakan Peduli Rakyat (GAPURA) Jawa Tengah yang selama ini konsisten membela para kaum dhuafa, kini juga melakukan pembelaan terhadap Rakyat Kecil, Andrian Warga Desa Pilangrejo, Juwangi Kabupaten Boyolali.

Hal ini sebagaimana disampaikan Ketua LBH Gapura, Akhmad Robani Albar, SH yang menyatakan keprihatinannya atas kasus Rakyat Kecil yang masih tertindas. “Kami konsisten selalu membela Rakyat Kecil, ” ungkapnya, Rabu, (30/9).

Senada juga disampaikan Andrian yang merasa sedih atas kasus yang menimpanya. “Saya kecewa, karena tanah itu diambil secara Paksa,” ungkapnya.

Dan tidak hanya korban Adrian yang merasakannya, tapi juga Para Tetua Desa Pilangrejo pun melakukan Aksi protesnya dengan meminta kepada para pekerja bangunan untuk menghentikan aktifitasnya.

Karena diduga mereka atas suruhan kepala desanya di atas tanah milik Andrian yang disinyalir diambil paksa oleh oknum kepala desa, tanpa prosedural yang benar sesuai Undang- Undang yang berlaku di Indonesia yang masih sumir.

Selanjutnya kasus ini saat dikonfirmasi kepada Kades Pilangrejo, Sukimin justru yang bersangkutan meminta menjelaskan pihaknya tidak melakukan penyerobotan. “Yang jelas pemerintah desa tidak menyerobot tanah tersebut. Karena di buku bondho deso dan di arsip BPN bahwa tanah tersebut adalah tanah sampir,” ungkapnya. (Rabu, 30/9).

Bahkan Sukimin juga sebelum menggunakan tanah tersebut sudah berusaha menghubungi pihak yang menempati lahan, tapi sulit dihubungi. Pemerintah desa mendapatkan program dari pemerintah yang namanya petrashop. Maka lokasi tersebut di tempati program tersebut.

Dan dari warga yang menempati tanah tersebut mengadukan pemerintah desa ke pihak Polres Boyolali, atas dugaan pengrusakan rumah.

“Padahal kami sudah melakukan komunikasi dengan saudaranya yang ada di situ. Dan pemerintah desa juga sudah menyiapkan tanah sampir juga yang akan dipergunakan mendirikan rumah tersebut. Dan itu sudah mendapat persetujuan dari saudari Ona yang kebetulan tinggal di sebelahnya. Karena menurut ibu Ona, Mas Son yang punya rumah susah dihubungi,” imbuhnya.

Diketahui sengketa tanah di atas diadukan oleh saudara sepupunya Liona yang dampingi Para Pengacara dari Kantor Hukum GAPURA (Gerakan Peduli Rakyat) Jateng ke Polda Jateng dan berkas perkaranya kini telah dilimpahkan ke Polres Boyolali.

“Dugaan pembongkaran dan penyerobotan tanah itu, dinilai termasuk menyalahi secara hukum yang dilakukan oknum kepala desa, dan itu sangat pertentangan dengan Undang Undang Nomor 2 tahun 2012 dan pidato presiden dalam rapat kabinet terbatas untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah, yang diutamakan kepentingan rakyat,” tandas Robani. Pewarta: purbledek's

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *