Hj. Muntamah Komisi C DPRD Pati dari Fraksi PKBHj. Muntamah Komisi C DPRD Pati dari Fraksi PKB

PATI – Kilasfakta.com, – Peringatan Hari Jadi Kabupaten Pati ke-703 pada tahun 2026 diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM), mempercepat pemerataan kesejahteraan sosial, serta mewujudkan pembangunan yang semakin berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Harapan tersebut disampaikan Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Hj. Muntamah, MM., M.Pd, yang menilai bahwa usia Kabupaten Pati yang telah memasuki lebih dari tujuh abad merupakan tonggak penting untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam membangun daerah.

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dikenal dekat dengan Masyarakat ini, kemajuan suatu daerah tidak hanya diukur dari pesatnya pembangunan fisik maupun pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari kualitas manusianya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, keterampilan, serta penguatan karakter generasi muda harus menjadi prioritas dalam pembangunan Kabupaten Pati.

“Usia Kabupaten Pati yang ke-703 ini hendaknya menjadi semangat baru untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia. SDM yang unggul akan menjadi modal utama dalam menghadapi tantangan perkembangan zaman, termasuk transformasi digital dan persaingan global,” ujar Hj. Muntamah.

Ia menilai, investasi pada sektor pendidikan akan memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Generasi muda yang memiliki kompetensi, kreativitas, serta kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi akan mampu menciptakan peluang usaha maupun lapangan pekerjaan baru.

Selain peningkatan kualitas SDM, Hj. Muntamah juga berharap pembangunan di Kabupaten Pati dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, baik yang berada di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Menurutnya, keadilan sosial harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan pembangunan daerah.

“Pembangunan akan memiliki makna apabila manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, pemerataan pembangunan, penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan pelayanan publik, serta perlindungan terhadap kelompok masyarakat yang rentan harus terus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya. (Adv)